Massa PDIP pukuli aktivis, laporkan ke polisi!
Massa PDIP pukuli aktivis, laporkan ke polisi!
A
A
A
Sindonews.com - Insiden penyerangan sekelompok aktivis oleh segerombolan orang beratribut PDIP di kompleks kantor DPRD Boyolali, pada Senin 23 Desember 2013 harus ditindaklanjuti serius aparat terkait.
"Munculnya konflik di level masyarakat itu jelas kami sayangkan. Diserang oleh massa beratribut tertentu, ini bisa diproses pidana," ujar anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Arif Awaludin, melalui telepon, Selasa (24/12/2013).
Pengusutan dugaan pidana itu, bisa dilakukan dengan cara masyarakat yang merasa menjadi korban, segera melapor ke pihak berwajib. Masyarakat bisa menuntut dilakukan penyelidikan oleh aparat berwenang.
Dari situ juga nantinya bisa diketahui, massa beratribut partai itu apakah betul simpatisan, atau oknum tertentu yang mempunyai tujuan lain. "Masyarakat yang jadi korban tentu bisa menuntut," lanjut politikus PKS itu.
Lebih lanjut, Arif mengatakan, insiden semacam itu bisa disebabkan karena tersumbatnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Tersumbatnya informasi publik. Masyarakat yang mempunyai aspirasi atau ingin meminta keterangan, belum bisa terpenuhi langsung kebutuhannya secara cepat.
"Apalagi (tentang informasi publik) sudah ada regulasinya. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Seharusnya pemerintah itu mengayomi dan melayani, membuka seluas-luasnya informasi kepada warganya," beber Arif.
Diberitakan sebelumnya, sekelompok aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Merah Putih Pengging dihajar sekelompok orang beratribut PDIP di Kompleks Kantor DPRD Boyolali.
Kelompok aktivis itu menginginkan bertemu dengan Ketua DPRD Boyolali S. Paryanto yang juga Ketua DPC PDIP. Tujuannya, meminta keterangan DPRD terkait menyebarnya rekaman Bupati Seno Samodro tentang bancakan APBD.
Namun karena Paryanto tidak ada di tempat, sekelompok aktivis itu ditemui Wakil Ketua DPRD Fuadi. Setelah menyerahkan surat di ruangan Fuadi, para aktivis itu meninggalkan lokasi. Saat itulah muncul massa beratribut PDIP melakukan penyerangan.
"Munculnya konflik di level masyarakat itu jelas kami sayangkan. Diserang oleh massa beratribut tertentu, ini bisa diproses pidana," ujar anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Arif Awaludin, melalui telepon, Selasa (24/12/2013).
Pengusutan dugaan pidana itu, bisa dilakukan dengan cara masyarakat yang merasa menjadi korban, segera melapor ke pihak berwajib. Masyarakat bisa menuntut dilakukan penyelidikan oleh aparat berwenang.
Dari situ juga nantinya bisa diketahui, massa beratribut partai itu apakah betul simpatisan, atau oknum tertentu yang mempunyai tujuan lain. "Masyarakat yang jadi korban tentu bisa menuntut," lanjut politikus PKS itu.
Lebih lanjut, Arif mengatakan, insiden semacam itu bisa disebabkan karena tersumbatnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Tersumbatnya informasi publik. Masyarakat yang mempunyai aspirasi atau ingin meminta keterangan, belum bisa terpenuhi langsung kebutuhannya secara cepat.
"Apalagi (tentang informasi publik) sudah ada regulasinya. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Seharusnya pemerintah itu mengayomi dan melayani, membuka seluas-luasnya informasi kepada warganya," beber Arif.
Diberitakan sebelumnya, sekelompok aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Merah Putih Pengging dihajar sekelompok orang beratribut PDIP di Kompleks Kantor DPRD Boyolali.
Kelompok aktivis itu menginginkan bertemu dengan Ketua DPRD Boyolali S. Paryanto yang juga Ketua DPC PDIP. Tujuannya, meminta keterangan DPRD terkait menyebarnya rekaman Bupati Seno Samodro tentang bancakan APBD.
Namun karena Paryanto tidak ada di tempat, sekelompok aktivis itu ditemui Wakil Ketua DPRD Fuadi. Setelah menyerahkan surat di ruangan Fuadi, para aktivis itu meninggalkan lokasi. Saat itulah muncul massa beratribut PDIP melakukan penyerangan.
(san)
Explore More