Bayar gaji PNS Rp900 M, Karanganyar terancam bangkrut
Kamis, 19 Desember 2013 - 03:29 WIB
Bayar gaji PNS Rp900 M, Karanganyar terancam bangkrut
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar terancam bangkrut setelah mengetahui jika anggaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) di wilayahnya yang mencapai 13 ribu PNS-nya mencapai angka Rp900 miliar. Pasalnya, total APBD 2014 hanya sebesar Rp1,3 triliun.
Banyaknya anggaran untuk untuk membayar gaji sekira 13 ribu PNS berimbas pada anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi minim. Akibatnya pembangunan menjadi terhambat dan terkesan jalan di tempat.
"Beratnya beban anggaran daerah ini harus segera dicarikan solusi agar lebih berimbang. Mungkin tidak se-ekstrim bangkrut, tapi selama ini posisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di tengah minimnya dana," jalas Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, Rabu (18/12/2013).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satunya dengan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi pengelolaan PAD belum memberikan hasil signifikan.
"Kami tidak mengatakan ada kebocoran. Hanya saja, PAD hasilnya tidak signifikan dengan pengeluaran," jelasnya.
Dia berharap, bupati dan wakil bupati yang baru saja dilantik segera melakukan perubahan terkait proses penerimaan, baik dari sektor pajak maupun pendapatan lainnya.
"Sistem harus diubah, semua harus online sehingga tingkat kebocoran dapat diminimalisir. Ini menjadi tantangan untuk bupati baru," pungkasnya.
Banyaknya anggaran untuk untuk membayar gaji sekira 13 ribu PNS berimbas pada anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi minim. Akibatnya pembangunan menjadi terhambat dan terkesan jalan di tempat.
"Beratnya beban anggaran daerah ini harus segera dicarikan solusi agar lebih berimbang. Mungkin tidak se-ekstrim bangkrut, tapi selama ini posisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di tengah minimnya dana," jalas Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, Rabu (18/12/2013).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satunya dengan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi pengelolaan PAD belum memberikan hasil signifikan.
"Kami tidak mengatakan ada kebocoran. Hanya saja, PAD hasilnya tidak signifikan dengan pengeluaran," jelasnya.
Dia berharap, bupati dan wakil bupati yang baru saja dilantik segera melakukan perubahan terkait proses penerimaan, baik dari sektor pajak maupun pendapatan lainnya.
"Sistem harus diubah, semua harus online sehingga tingkat kebocoran dapat diminimalisir. Ini menjadi tantangan untuk bupati baru," pungkasnya.
(rsa)
