Pemkot Solo hentikan pengiriman PRT ke luar negeri
Senin, 09 Desember 2013 - 02:22 WIB
Pemkot Solo hentikan pengiriman PRT ke luar negeri
A
A
A
Sindonews.com - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Solo akhirnya menghentikan proses pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke luar negeri.
Penghentian itu dilakukan karena perlakuan majikan PRT banyak yang tidak manusiawi.
Kepala Bidang Penetapan dan Perluasan Kerja Dinsosnakertrans Solo, Agus Alwanto, menyebutkan saat ini banyak ditemukan kasus-kasus perlakuan majikan yang tidak manusiawi.
Seperti kekerasan majikan, pemerkosaan, pemukulan hingga tidak diberikannya upah, kepada PRT yang bekerja di tempat tersebut.
Agus mengatakan, dari dasar itulah, maka pengiriman PRT ke luar negeri untuk saat ini bakal dihentikan terlebih dahulu. Penghentian tersebut nantinya bakal dilakukan sejak awal 2014 mendatang, atau awal bulan depan.
Menurutnya penghetian itu bakal dilakukan ke seluruh negara tujuan pembantu rumah tangga, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan beberapa negara timur-tengah.
"Dasar kemanusiaan yang membuat kita menghentikan pengiriman PRT tersebut," ucapnya, kepada wartawan, Minggu (8/12/2013).
Agus mengatakan, penghentian tersebut tidak semata-mata dilakukan oleh Dinsosnakertrans Solo, melainkan itu semua merupakan kebijakan pemerintah.
Menurutnya untuk saat ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, terus gencar melakukan sosialisasi untuk larangan PRT tersebut agar para PRT mengetahui dan mengerti alasan penghentian yang dilakukan.
Agus juga menuturkan, penghentian pengiriman PRT tersebut saat ini tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Kota Solo. Pasalnya jumlah PRT yang dikirmkan ke luar negeri cukup sedikit.
"Kalau kita tidak masalah, kemarin saja kita hanya mengirimkan 20 PRT, ke beberapa negara tujuan," ucapnya.
Sementara itu, salah seorang penyedia jasa PRT yang enggan disebut namanya, mengatakan penghentian pengiriman PRT tersebut dampaknya cukup luas. Menurutnya hal itu justru memicu banyaknya PRT ilegal yang nantinya bekerja di luar negeri.
Ia menyebutkan iming-iming gaji tinggi, membuat larangan itu sulit untuk diterapkan dengan baik.
"Peremkonomian di Indonesia tidak cukup baik dibandingkan di luar negeri. Itu yang membuat mereka tergiur untuk menjadi PRT di negeri lain," ucapnya.
Penghentian itu dilakukan karena perlakuan majikan PRT banyak yang tidak manusiawi.
Kepala Bidang Penetapan dan Perluasan Kerja Dinsosnakertrans Solo, Agus Alwanto, menyebutkan saat ini banyak ditemukan kasus-kasus perlakuan majikan yang tidak manusiawi.
Seperti kekerasan majikan, pemerkosaan, pemukulan hingga tidak diberikannya upah, kepada PRT yang bekerja di tempat tersebut.
Agus mengatakan, dari dasar itulah, maka pengiriman PRT ke luar negeri untuk saat ini bakal dihentikan terlebih dahulu. Penghentian tersebut nantinya bakal dilakukan sejak awal 2014 mendatang, atau awal bulan depan.
Menurutnya penghetian itu bakal dilakukan ke seluruh negara tujuan pembantu rumah tangga, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan beberapa negara timur-tengah.
"Dasar kemanusiaan yang membuat kita menghentikan pengiriman PRT tersebut," ucapnya, kepada wartawan, Minggu (8/12/2013).
Agus mengatakan, penghentian tersebut tidak semata-mata dilakukan oleh Dinsosnakertrans Solo, melainkan itu semua merupakan kebijakan pemerintah.
Menurutnya untuk saat ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, terus gencar melakukan sosialisasi untuk larangan PRT tersebut agar para PRT mengetahui dan mengerti alasan penghentian yang dilakukan.
Agus juga menuturkan, penghentian pengiriman PRT tersebut saat ini tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Kota Solo. Pasalnya jumlah PRT yang dikirmkan ke luar negeri cukup sedikit.
"Kalau kita tidak masalah, kemarin saja kita hanya mengirimkan 20 PRT, ke beberapa negara tujuan," ucapnya.
Sementara itu, salah seorang penyedia jasa PRT yang enggan disebut namanya, mengatakan penghentian pengiriman PRT tersebut dampaknya cukup luas. Menurutnya hal itu justru memicu banyaknya PRT ilegal yang nantinya bekerja di luar negeri.
Ia menyebutkan iming-iming gaji tinggi, membuat larangan itu sulit untuk diterapkan dengan baik.
"Peremkonomian di Indonesia tidak cukup baik dibandingkan di luar negeri. Itu yang membuat mereka tergiur untuk menjadi PRT di negeri lain," ucapnya.
(lns)
