Pelaku seni bicara kasus Sitok
Kamis, 05 Desember 2013 - 14:59 WIB
Pelaku seni bicara kasus Sitok
A
A
A
Sindonews.com - Setelah banyak kalangan berbicara soal kasus Sitok Srengenge, kini giliran pelaku seni yang juga angkat bicara. Menurut sastrawan yang tenar dijuluki 'penyair cyber' Nanang Suryadi, agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya.
"Berani berbuat berani bertanggungjawab," kata Nanang, Kamis (5/12/2013).
Menurutnya, eksploitasi seksual atau kekerasan kepada siapapun tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan melalui sastra. Dia juga menyayangkan apa yang telah terjadi pada pelaku. "Sastra memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan," tukasnya.
Mengenai keberadaan komunitas yang dinilai menyerukan kebebasan dan kebaruan di masyarakat, saat ini justru dipahami berbeda. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mengenai keberadaan komunitas tertentu.
"Apakah selama ini ada larangan untuk membentuk komunitas? Tidak. Namun, kalau kegiatan komunitas justru dipahami berbeda oleh masyarakat, ya sebaiknya dievaluasi keberadaannya," kata politisi perempuan Lathifa Anshori.
Keberadaan komunitas itu, menurut dia, bisa menimbulkan kesalahpahaman masyarakat atas paham-paham tertentu. Sebaiknya komunitas apapun itu bisa dengan baik menjelaskan eksistensinya dan mengakui efek positif dan negatif oleh komunitasnya.
"Ini tidak baik, pendidikan kita belum merata sehingga tingkat pemahaman masyarakat tidak sejajar. Untuk itu perlu evaluasi sehingga masyarakat tahu dan bisa menyikapinya lebih baik," kata politisi muda lulusan Cairo University itu.
"Berani berbuat berani bertanggungjawab," kata Nanang, Kamis (5/12/2013).
Menurutnya, eksploitasi seksual atau kekerasan kepada siapapun tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan melalui sastra. Dia juga menyayangkan apa yang telah terjadi pada pelaku. "Sastra memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan," tukasnya.
Mengenai keberadaan komunitas yang dinilai menyerukan kebebasan dan kebaruan di masyarakat, saat ini justru dipahami berbeda. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mengenai keberadaan komunitas tertentu.
"Apakah selama ini ada larangan untuk membentuk komunitas? Tidak. Namun, kalau kegiatan komunitas justru dipahami berbeda oleh masyarakat, ya sebaiknya dievaluasi keberadaannya," kata politisi perempuan Lathifa Anshori.
Keberadaan komunitas itu, menurut dia, bisa menimbulkan kesalahpahaman masyarakat atas paham-paham tertentu. Sebaiknya komunitas apapun itu bisa dengan baik menjelaskan eksistensinya dan mengakui efek positif dan negatif oleh komunitasnya.
"Ini tidak baik, pendidikan kita belum merata sehingga tingkat pemahaman masyarakat tidak sejajar. Untuk itu perlu evaluasi sehingga masyarakat tahu dan bisa menyikapinya lebih baik," kata politisi muda lulusan Cairo University itu.
(ysw)
