5 Kadis kosong, kinerja Pemkot Depok jadi 'memble'
Kamis, 05 Desember 2013 - 09:06 WIB
5 Kadis kosong, kinerja Pemkot Depok jadi 'memble'
A
A
A
Sindonews.com - Kekosongan jabatan yang terjadi di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dapat menyebabkan kinerjanya menjadi 'memble'. Pasalnya, permasalahan di lima sektor itu tidak dapat diputuskan dengan segera lantaran terganjal siapa yang akan bertanggung jawab.
Saat ini ada lima Kepala Dinas (Kadis) yang kosong hanya diisi oleh Pelaksana Teknis (Plt). Kelima Kadis itu adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Dibimasda), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Kekosongan ini sudah terjadi hampir setengah tahun karena para kepala dinas sudah pensiun. Kosongnya posisi itu membuat banyak permasalahan di Depok tak dapat diselesaikan dengan cepat.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Prihandoko meminta, agar Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail segera menunjuk orang untuk mengisi kekosongan itu.
"Ini yang menyebabkan program kegiatan mendek karena tidak ada kepala yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan anggaran kerja," kata Prihandoko kepada wartawan di Depok, Kamis (5/12/2013).
Dengan menunjuk kepala dinas diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada di lima dinas. Sayangnya, usulan itu belum mendapat respon dari pemkot.
"Kekosongan tersebut menghambat lajunya program kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan," keluhnya.
Prihandoko merasa prihatin terhadap banyaknya sekretaris dinas yang merangkap jabatan sebagai PLt. Menurutnya, jika harus rangkap jabatan dikhawatirkan kinerjanya tidak maksimal.
"Jika satu orang merangkap dua pekerjaan di dinas, maka kinerja tidak akan maksimal," katanya.
Baca berita terkait:
Pemkot Depok alami kekosongan 5 Kadis
Saat ini ada lima Kepala Dinas (Kadis) yang kosong hanya diisi oleh Pelaksana Teknis (Plt). Kelima Kadis itu adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Dibimasda), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Kekosongan ini sudah terjadi hampir setengah tahun karena para kepala dinas sudah pensiun. Kosongnya posisi itu membuat banyak permasalahan di Depok tak dapat diselesaikan dengan cepat.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Prihandoko meminta, agar Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail segera menunjuk orang untuk mengisi kekosongan itu.
"Ini yang menyebabkan program kegiatan mendek karena tidak ada kepala yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan anggaran kerja," kata Prihandoko kepada wartawan di Depok, Kamis (5/12/2013).
Dengan menunjuk kepala dinas diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada di lima dinas. Sayangnya, usulan itu belum mendapat respon dari pemkot.
"Kekosongan tersebut menghambat lajunya program kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan," keluhnya.
Prihandoko merasa prihatin terhadap banyaknya sekretaris dinas yang merangkap jabatan sebagai PLt. Menurutnya, jika harus rangkap jabatan dikhawatirkan kinerjanya tidak maksimal.
"Jika satu orang merangkap dua pekerjaan di dinas, maka kinerja tidak akan maksimal," katanya.
Baca berita terkait:
Pemkot Depok alami kekosongan 5 Kadis
(mhd)
