77 Ribu NIK di Sumbar invalid
Selasa, 03 Desember 2013 - 12:42 WIB
77 Ribu NIK di Sumbar invalid
A
A
A
Sindonews.com - Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sumatera Barat Pemilu 2014 sebanyak 3.629.842. Jumlah tersebut telah berkurang sekitar 14 ribu setelah dilakukan koreksi terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pada penetapan DPT awal November lalu, DPT Sumbar berjumlah 3.643.900. Namun setelah dilakukan verifikasi, ditemukan 292.000 DPT invalid, karena ada pemilih ganda yang tersebar di 19 kabupaten dan kota.
Dalam masa perbaikan DPT yang dilakukan secara nasional, KPU Sumbar berhasil membersihkan puluhan ribu DPT invalid yang menyebabkan terjadinya pengurangan DPT sebesar 14.058 pemilih.
Menurut Ketua KPU sumbar, Amnasmen, hingga kini masih tersisa 77.000 NIK invalid belum dibersihkan karena singkatnya waktu untuk masa perbaikan.
"Jumlah itu tersebar di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Dharmasraya. Sementara Kota Padang dan Kota Bukittinggi seluruh NIK sudah bersih," jelas Amnasmen, Selasa (3/11/2013).
77.000 NIK invalid yang masih tersisa itu setara dengan dua setengah persen dari jumlah pemilih Sumbar. Partai politik dan calon anggota DPD setuju dengan penetapan itu.
Pada penetapan DPT awal November lalu, DPT Sumbar berjumlah 3.643.900. Namun setelah dilakukan verifikasi, ditemukan 292.000 DPT invalid, karena ada pemilih ganda yang tersebar di 19 kabupaten dan kota.
Dalam masa perbaikan DPT yang dilakukan secara nasional, KPU Sumbar berhasil membersihkan puluhan ribu DPT invalid yang menyebabkan terjadinya pengurangan DPT sebesar 14.058 pemilih.
Menurut Ketua KPU sumbar, Amnasmen, hingga kini masih tersisa 77.000 NIK invalid belum dibersihkan karena singkatnya waktu untuk masa perbaikan.
"Jumlah itu tersebar di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Dharmasraya. Sementara Kota Padang dan Kota Bukittinggi seluruh NIK sudah bersih," jelas Amnasmen, Selasa (3/11/2013).
77.000 NIK invalid yang masih tersisa itu setara dengan dua setengah persen dari jumlah pemilih Sumbar. Partai politik dan calon anggota DPD setuju dengan penetapan itu.
(lns)
