Puskesmas di Solo akan dilengkapi VCT
Puskesmas di Solo akan dilengkapi VCT
A
A
A
Sindonews.com - Pemkot Solo, Jawa Tengah, menjajaki opsi pembukaan fasilitas layanan dan konseling HIV-Aids di seluruh UPTD puskesmas Dinas Kesehatan Kota (DKK). Klinik VCT (voluntary counseling test) di pusat layanan kesehatan milik pemerintah bertujuan mengurangi biaya pengobatan ODHA (orang dengan HIV-Aids).
“Untuk mengakses layanan VCT, sejumlah RS menerapkan kebijakan beragam. Ada pasien yang diwajibkan membayar, ada pula yang ditanggung lembaga. Kami akan melihat dulu berapa sih harga alat tes HIV. Jika memungkinkan, layanan VCT akan ada di semua puskesmas,” kata Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo dalam acara Deklarasi Warga Peduli Aids (WPA) di Joglo Sriwedari, Minggu (1/12/2013).
Untuk saat ini, pemkot membuka pelayanan dan konseling ODHA ada di UPTD Puskesmas Manahan, Setabelan, Sangkrah, Puskesmas Kratonan dan RS Dr Moewardi, dari total 17 UPTD puskesmas miliknya.
Sedangkan yang dikelola instansi di luar pemkot meliputi RSUD Dr Moewardi, RS Dr Oen dan BBPKM (Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat). Di klinik-klinik tersebut, ODHA diberi akses penuh untuk mendapatkan obat-obatan dan pendampingan. Adapun ongkos program penanggulangan HIV-Aids ini masih disubsidi pemerintah dan lembaga donor.
“Pada 2015 mendatang, lembaga donor akan menarik dananya untuk dialihkan ke program lain. Menuju 2015, APBD harus disiapkan untuk program penanggulangan HIV-Aids,” lanjut Rudy.
Selain pengadaan alat tes HIV, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga akan menjajaki alokasi APBD untuk membeli obat ARV (antiretroviral) yang berfungsi mengendalikan keganasan virus mematikan ini. Diketahui, sedikitnya diperlukan Rp1,5 juta per pasien per bulan untuk menjalani terapi ARV.
“Kalau klinik VCT tidak tersedia di tiap RS, alangkah lebih baik puskesmas menyediakannya. Saya yakin tidak ada masalah untuk SDM, karena tiap dokter puskesmas memiliki keahlian konseling dan tes HIV,” jelasnya.
Opsi kedua, pemkot akan menambah layanan tes HIV-Aids di laboratorium kesehatan daerah (labkesda), dari sebelumnya hanya sembilan item penyakit. Untuk itu, Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Solo diminta serius mendorong terwujudnya opsi-opsi tersebut.
“Untuk mengakses layanan VCT, sejumlah RS menerapkan kebijakan beragam. Ada pasien yang diwajibkan membayar, ada pula yang ditanggung lembaga. Kami akan melihat dulu berapa sih harga alat tes HIV. Jika memungkinkan, layanan VCT akan ada di semua puskesmas,” kata Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo dalam acara Deklarasi Warga Peduli Aids (WPA) di Joglo Sriwedari, Minggu (1/12/2013).
Untuk saat ini, pemkot membuka pelayanan dan konseling ODHA ada di UPTD Puskesmas Manahan, Setabelan, Sangkrah, Puskesmas Kratonan dan RS Dr Moewardi, dari total 17 UPTD puskesmas miliknya.
Sedangkan yang dikelola instansi di luar pemkot meliputi RSUD Dr Moewardi, RS Dr Oen dan BBPKM (Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat). Di klinik-klinik tersebut, ODHA diberi akses penuh untuk mendapatkan obat-obatan dan pendampingan. Adapun ongkos program penanggulangan HIV-Aids ini masih disubsidi pemerintah dan lembaga donor.
“Pada 2015 mendatang, lembaga donor akan menarik dananya untuk dialihkan ke program lain. Menuju 2015, APBD harus disiapkan untuk program penanggulangan HIV-Aids,” lanjut Rudy.
Selain pengadaan alat tes HIV, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga akan menjajaki alokasi APBD untuk membeli obat ARV (antiretroviral) yang berfungsi mengendalikan keganasan virus mematikan ini. Diketahui, sedikitnya diperlukan Rp1,5 juta per pasien per bulan untuk menjalani terapi ARV.
“Kalau klinik VCT tidak tersedia di tiap RS, alangkah lebih baik puskesmas menyediakannya. Saya yakin tidak ada masalah untuk SDM, karena tiap dokter puskesmas memiliki keahlian konseling dan tes HIV,” jelasnya.
Opsi kedua, pemkot akan menambah layanan tes HIV-Aids di laboratorium kesehatan daerah (labkesda), dari sebelumnya hanya sembilan item penyakit. Untuk itu, Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Solo diminta serius mendorong terwujudnya opsi-opsi tersebut.
(ysw)
Explore More