Garut tunggak pembayaran raskin Rp3,1 M
Garut tunggak pembayaran raskin Rp3,1 M
A
A
A
Sindonews.com - Tunggakan pembayaran beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Garut mencapai Rp3,1 miliar. Tunggakan tersebut, terhutung sejak Juli hingga November 2013.
Kepala Bulog Sub Divre Priangan Dindin Syamsudin mengatakan, tunggakan pembayaran beras ini diakibatkan oleh oknum para kepala desa. Sesuai aturan, pembayaran raskin paling terlambat 10 hari setelah didistribusikan.
“Bila ditotalkan secara tonase, nilai tunggakan untuk Kabupaten Garut ini mencapai 2.700 ton beras,” kata Dindin, kepada wartawan, Senin (25/11/2013).
Menurut Dindin, sejumlah desa yang paling lama menunggak raskin ini diantaranya terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, dan Bungbulang. Dindin mengaku, tingginya tunggakan raskin ini membuat penyaluran raskin di Garut terhambat.
“Desa yang belum melakukan pembayaran, tidak akan mendapatkan beras jatah Desember nanti. Intinya, masyarakat miskin sendiri yang dirugikan. Padahal, masyarakat miskin itu biasanya sudah membayar secara langsung agar mendapat beras ini,” terangnya.
Dindin menambahkan, pihaknya akan menerjunkan tim untuk melakukan kroscek ke lapangan pada Rabu 27 November 2013. Tim ini terdiri dari Inspektorat Pemkab Garut, Kejari Garut, Polres Garut, dan Bulog.
“Tim gabungan itu bertugas untuk melakukan penagihan kepada kepala desa yang memiliki tunggakan raskin. Sebab bila sampai tidak dibayar sampai desember, jatah raskin yang ada di tahun ini bisa hangus,” ungkapnya.
Menanggapi tingginya tunggakan raskin, Asisten Daerah (Asda) Garut Bidang Perekonomian Edi Muharam mengatakan, dirinya telah melakukan teguran kepada para kepala desa yang belum menyetorkan pembayaran raskin ke Bulog.
Selain itu, Edi juga mengaku sudah meminta para camat untuk mengumpulkan dan memantau permasalahan raskin, baik dalam proses pembayaran atau pendistribusiannya.
“Kalau ada penyelewengan, kami bisa langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindak. Kami juga akan memberikan sanksi administratif kepada para kepala desa yang menyelewengkan raskin,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Garut Wawan Kurnia menuding, maraknya persoalan dalam raskin ini merupakan akibat dari kesalahan manajemen Pemkab Garut. Menurutnya, selama ini pemerintah belum melakukan evaluasi persoalan raskin secara benar.
“Faktanya, permasalahan raskin terus terjadi secara berulang-ulang. Bagaimana mau ada perubahan, bila evaluasi dan pembinaannya tidak berjalan. Masyarakat sendiri kan yang dirugikan,” imbuhnya.
Kepala Bulog Sub Divre Priangan Dindin Syamsudin mengatakan, tunggakan pembayaran beras ini diakibatkan oleh oknum para kepala desa. Sesuai aturan, pembayaran raskin paling terlambat 10 hari setelah didistribusikan.
“Bila ditotalkan secara tonase, nilai tunggakan untuk Kabupaten Garut ini mencapai 2.700 ton beras,” kata Dindin, kepada wartawan, Senin (25/11/2013).
Menurut Dindin, sejumlah desa yang paling lama menunggak raskin ini diantaranya terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, dan Bungbulang. Dindin mengaku, tingginya tunggakan raskin ini membuat penyaluran raskin di Garut terhambat.
“Desa yang belum melakukan pembayaran, tidak akan mendapatkan beras jatah Desember nanti. Intinya, masyarakat miskin sendiri yang dirugikan. Padahal, masyarakat miskin itu biasanya sudah membayar secara langsung agar mendapat beras ini,” terangnya.
Dindin menambahkan, pihaknya akan menerjunkan tim untuk melakukan kroscek ke lapangan pada Rabu 27 November 2013. Tim ini terdiri dari Inspektorat Pemkab Garut, Kejari Garut, Polres Garut, dan Bulog.
“Tim gabungan itu bertugas untuk melakukan penagihan kepada kepala desa yang memiliki tunggakan raskin. Sebab bila sampai tidak dibayar sampai desember, jatah raskin yang ada di tahun ini bisa hangus,” ungkapnya.
Menanggapi tingginya tunggakan raskin, Asisten Daerah (Asda) Garut Bidang Perekonomian Edi Muharam mengatakan, dirinya telah melakukan teguran kepada para kepala desa yang belum menyetorkan pembayaran raskin ke Bulog.
Selain itu, Edi juga mengaku sudah meminta para camat untuk mengumpulkan dan memantau permasalahan raskin, baik dalam proses pembayaran atau pendistribusiannya.
“Kalau ada penyelewengan, kami bisa langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindak. Kami juga akan memberikan sanksi administratif kepada para kepala desa yang menyelewengkan raskin,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Garut Wawan Kurnia menuding, maraknya persoalan dalam raskin ini merupakan akibat dari kesalahan manajemen Pemkab Garut. Menurutnya, selama ini pemerintah belum melakukan evaluasi persoalan raskin secara benar.
“Faktanya, permasalahan raskin terus terjadi secara berulang-ulang. Bagaimana mau ada perubahan, bila evaluasi dan pembinaannya tidak berjalan. Masyarakat sendiri kan yang dirugikan,” imbuhnya.
(san)
Explore More