Pusat anggap daerah belum berperan cegah pronografi
Selasa, 19 November 2013 - 19:05 WIB
Pusat anggap daerah belum berperan cegah pronografi
A
A
A
Sindonews.com - Upaya pemerintah pusat untuk membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten nampaknya belum mendapat respon. Buktinya, hingga kini belum ada Gugus Tugas pencegahan pronografi di daerah.
"Daerah kurang respon, gugus tugas belum ada dari provinsi sampai kabupaten. Sampai sekarang belum ada. Perlu kesadaran bersama," ungkap Menko Kesra Agung Laksono saat ditemui di Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Menurut dia, selain pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi, seharusnya daerah mengalokasi anggaran guna jalankan program dan Rencana Aksi Nasional (RAN).
Padahal, aksi pronografi yang terjadi di daerah sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan tdaik hanay orang dewasa, anak-anak pun sudah terlibat.
"Pornografi kini tidak hanya menjadi masalah moral tetapi juga sudah memasuki masalah kesehatan. Selain menimbulkan dampak sosial, pornografi juga membuat kondisi fisik menurun," kata dia.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah pusat dan daerah perlu jalan bersama untuk mencegah aksi pornografi.
"Kita akan buatkan pedoman untuk daerah dalam menjalankan gugus tugas ini," ucapnya.
Selain itu, peran dan fungsi pencegahan yang harus dilakukan terus menerus memerlukan usaha yang ekstra. Hal ini membutuhkan peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
"Daerah kurang respon, gugus tugas belum ada dari provinsi sampai kabupaten. Sampai sekarang belum ada. Perlu kesadaran bersama," ungkap Menko Kesra Agung Laksono saat ditemui di Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Menurut dia, selain pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi, seharusnya daerah mengalokasi anggaran guna jalankan program dan Rencana Aksi Nasional (RAN).
Padahal, aksi pronografi yang terjadi di daerah sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan tdaik hanay orang dewasa, anak-anak pun sudah terlibat.
"Pornografi kini tidak hanya menjadi masalah moral tetapi juga sudah memasuki masalah kesehatan. Selain menimbulkan dampak sosial, pornografi juga membuat kondisi fisik menurun," kata dia.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah pusat dan daerah perlu jalan bersama untuk mencegah aksi pornografi.
"Kita akan buatkan pedoman untuk daerah dalam menjalankan gugus tugas ini," ucapnya.
Selain itu, peran dan fungsi pencegahan yang harus dilakukan terus menerus memerlukan usaha yang ekstra. Hal ini membutuhkan peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
(ysw)
