DPRD sorot kondisi Damkar Wajo
Minggu, 17 November 2013 - 15:57 WIB
DPRD sorot kondisi Damkar Wajo
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Wajo menyoroti kondisi armada pemadam kebakaran yang ada di Wajo.
DPRD menilai kondisi damkar milik Pemkab Wajo dinilai belum memadai bahkan jauh dari standar pengoperasian kendaraan damkar.
Sekretaris Komisi III DPRD Wajo Aminuddin, mengatakan kondisi tersebut mengundang keperihatinan, sehingga dalam waktu dekat DPRD akan memanggil BPBD untuk rapat kerja sekaligus membahas hasil kunjungan kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.
"Kondisi damkar Wajo belum memadai dan jauh dari standar operasional. Semua mobil sudah tua dan itu bisa gerogoti anggaran karena jika rusak maka akan dialokasikan lagi anggaran," jelas Aminuddin, Minggu (17/11/2013).
Menurutnya, ketika mau meniru pola kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar maka harus ada unit pembantu dan posko induk ada di kota. Kendati hal itu sudah diusulkan namun karena keterbatasan anggaran maka belum teralisasi.
"Untuk memenuhi standar sudah sepantasnya pengadaan mobil damkar dianggarkan dan bisa menjadi prioritas," kata Aminuddin.
Dia mengatakan, dari hasil kunjungan kerja DPRD dan BPBD tersebut, ada dua hal yang pokok yang akan menjadi prioritas yakni sarana dan prasarana yang harus diperhatikan, dan yang kedua personel terutama terkait kesejahteraan baik berupa insentif.
"Sarana dan prasarana harus menjadi perhatian pemerintah karena bagaimana bisa memberikan pelayanan yang maksimal jika sarana dan prasarana tidak ada selain itu, kesejahteraan personel. Pemadam kebakaran adalah pekerjaan yang menantang nyawa sehingga selayaknya kesejahteraan personel juga menjadi perhatian pemerintah," katanya.
Kepala BPBD Wajo Alamsyah mengakui, Kabupaten Wajo merupakan daerah yang rawan bencana khususnya kebakaran. Namun, kondisi armada yang dimiliki pemerintah masih minim. Untuk mengantisipasi hal tersebut BPBD berencana mengusulkan tambahan satu unit damkar.
"Tidak bisa dipungkiri Wajo sendiri kekurangan armada kebakaran. Buktinya, pada peristiwa kebaran Pasar Sentral Sengkang, ternyata armada yang ada saat ini belum mampu mendistribusikan air secara maksimal," terangnya.
Selain satu unit armada kebakaran, dirinya juga mengusulkan bantuan pengadaan perahu karet.
"Insya Allah, sekarang ini saya sendiri akan lansung ke Jakarta untuk bermohon agar kiranya pengadaan satu unit armada kebakaran dan perahu karet direalisasikan, supaya Kabupaten Wajo, tak lagi mengharapkan bantuan dari daerah tetangga jika terjadi kebakaran dan
bencana alam lainnya," katanya.
DPRD menilai kondisi damkar milik Pemkab Wajo dinilai belum memadai bahkan jauh dari standar pengoperasian kendaraan damkar.
Sekretaris Komisi III DPRD Wajo Aminuddin, mengatakan kondisi tersebut mengundang keperihatinan, sehingga dalam waktu dekat DPRD akan memanggil BPBD untuk rapat kerja sekaligus membahas hasil kunjungan kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.
"Kondisi damkar Wajo belum memadai dan jauh dari standar operasional. Semua mobil sudah tua dan itu bisa gerogoti anggaran karena jika rusak maka akan dialokasikan lagi anggaran," jelas Aminuddin, Minggu (17/11/2013).
Menurutnya, ketika mau meniru pola kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar maka harus ada unit pembantu dan posko induk ada di kota. Kendati hal itu sudah diusulkan namun karena keterbatasan anggaran maka belum teralisasi.
"Untuk memenuhi standar sudah sepantasnya pengadaan mobil damkar dianggarkan dan bisa menjadi prioritas," kata Aminuddin.
Dia mengatakan, dari hasil kunjungan kerja DPRD dan BPBD tersebut, ada dua hal yang pokok yang akan menjadi prioritas yakni sarana dan prasarana yang harus diperhatikan, dan yang kedua personel terutama terkait kesejahteraan baik berupa insentif.
"Sarana dan prasarana harus menjadi perhatian pemerintah karena bagaimana bisa memberikan pelayanan yang maksimal jika sarana dan prasarana tidak ada selain itu, kesejahteraan personel. Pemadam kebakaran adalah pekerjaan yang menantang nyawa sehingga selayaknya kesejahteraan personel juga menjadi perhatian pemerintah," katanya.
Kepala BPBD Wajo Alamsyah mengakui, Kabupaten Wajo merupakan daerah yang rawan bencana khususnya kebakaran. Namun, kondisi armada yang dimiliki pemerintah masih minim. Untuk mengantisipasi hal tersebut BPBD berencana mengusulkan tambahan satu unit damkar.
"Tidak bisa dipungkiri Wajo sendiri kekurangan armada kebakaran. Buktinya, pada peristiwa kebaran Pasar Sentral Sengkang, ternyata armada yang ada saat ini belum mampu mendistribusikan air secara maksimal," terangnya.
Selain satu unit armada kebakaran, dirinya juga mengusulkan bantuan pengadaan perahu karet.
"Insya Allah, sekarang ini saya sendiri akan lansung ke Jakarta untuk bermohon agar kiranya pengadaan satu unit armada kebakaran dan perahu karet direalisasikan, supaya Kabupaten Wajo, tak lagi mengharapkan bantuan dari daerah tetangga jika terjadi kebakaran dan
bencana alam lainnya," katanya.
(lns)
