Kurang sosialisasi, ratusan peserta CPNS terancam gagal
Rabu, 06 November 2013 - 05:03 WIB
Kurang sosialisasi, ratusan peserta CPNS terancam gagal
A
A
A
Sindonews.com - Kurangnya sosialisasi, ratusan peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terancam gagal. Pasalnya mereka tidak mengikuti seleksi sampai tuntas, khususnya pada tahapan tes kemampuan bidang.
Pada proses seleksi abdi negara tersebut dilakukan dalam dua tahapan. Pertama, Tes Kemampuan Dasar (TKD) kemudian dilanjut Tes Kemampuan Bidang (TKB). Karena kurang sosialisasi tersebut, banyak peserta yang mengaku tidak mengetahui tahapan tersebut.
Demikian diungkapkan Assisten Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Fitri Agustin saat dihubungi KORAN SINDO melalui sambungan telepon, Selasa (5/11/13).
"Jadi memang sempat diumumkan jika sehabis TKD, ada TKB. Namun karena diumumkannya melalui speaker pada saat peserta mengerjakan soal, ototmatis tidak terdengar. Karena peserta kan fokus pada soal," kata dia.
"Pengawas di ruangan pun tidak mengumumkan kembali mengenai tes ini. Akibatnya banyak yang tidak mengikuti tes ini," tambahnya.
Contohnya di Kabupaten Garut, kata dia, rata-rata dua sampai tiga peserta dalam satu ruangan tidak mengikuti tes kedua itu. Padahal di Garut terdapat 12 lokasi seleksi yang setiap lokasinya berisi lebih dari sepuluh ruangan.
Maka jika dihitung, setidaknya ada 240 sampai 360 peserta yang terancam gugur akibat tidak mengetahui ada dua tes dalam seleksi tersebut.
"Ya nanti kan nilai mereka akan diakumulasikan antara tes TKB dan TKD. Jadi susah juga kalau tidak ikut salah satu tes," jelas Fitri.
Selain kurangnya sosialisasi, Ombudsman pun menemukan panitia yang tidak menghancurkan sisa soal. Padahal menurut ketentuan, penghancuran itu penting untuk menghindari kecurangan.
Sisa soal malah disatukan dengan lembar jawab komputer (LJK).
"Jadi mereka pun tidak tahu jika sisanya harus langsung dibakar, tapi ini malah disimpan. LJK pun seharusnya langsung dikirim ke pusat, bukan disimpan," jelas Fitri yang mengaku semua temuan tersebut akan dilaporkan ke pusat.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Evi Shaleha mengklaim tidak menemukan masalah. Hanya saja dia menemukan akan beberapa peserta yang sedang sakit namun memaksa ikut seleksi.
"Awalnya mereka meminta kita datangi tapi sesuai ketentuan, hal itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya mereka memaksakan diri datang. Ada yang terpaksa mengerjakannya di ambulance, ada juga d UKS sekolah," jelasnya.
Pada proses seleksi abdi negara tersebut dilakukan dalam dua tahapan. Pertama, Tes Kemampuan Dasar (TKD) kemudian dilanjut Tes Kemampuan Bidang (TKB). Karena kurang sosialisasi tersebut, banyak peserta yang mengaku tidak mengetahui tahapan tersebut.
Demikian diungkapkan Assisten Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Fitri Agustin saat dihubungi KORAN SINDO melalui sambungan telepon, Selasa (5/11/13).
"Jadi memang sempat diumumkan jika sehabis TKD, ada TKB. Namun karena diumumkannya melalui speaker pada saat peserta mengerjakan soal, ototmatis tidak terdengar. Karena peserta kan fokus pada soal," kata dia.
"Pengawas di ruangan pun tidak mengumumkan kembali mengenai tes ini. Akibatnya banyak yang tidak mengikuti tes ini," tambahnya.
Contohnya di Kabupaten Garut, kata dia, rata-rata dua sampai tiga peserta dalam satu ruangan tidak mengikuti tes kedua itu. Padahal di Garut terdapat 12 lokasi seleksi yang setiap lokasinya berisi lebih dari sepuluh ruangan.
Maka jika dihitung, setidaknya ada 240 sampai 360 peserta yang terancam gugur akibat tidak mengetahui ada dua tes dalam seleksi tersebut.
"Ya nanti kan nilai mereka akan diakumulasikan antara tes TKB dan TKD. Jadi susah juga kalau tidak ikut salah satu tes," jelas Fitri.
Selain kurangnya sosialisasi, Ombudsman pun menemukan panitia yang tidak menghancurkan sisa soal. Padahal menurut ketentuan, penghancuran itu penting untuk menghindari kecurangan.
Sisa soal malah disatukan dengan lembar jawab komputer (LJK).
"Jadi mereka pun tidak tahu jika sisanya harus langsung dibakar, tapi ini malah disimpan. LJK pun seharusnya langsung dikirim ke pusat, bukan disimpan," jelas Fitri yang mengaku semua temuan tersebut akan dilaporkan ke pusat.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Evi Shaleha mengklaim tidak menemukan masalah. Hanya saja dia menemukan akan beberapa peserta yang sedang sakit namun memaksa ikut seleksi.
"Awalnya mereka meminta kita datangi tapi sesuai ketentuan, hal itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya mereka memaksakan diri datang. Ada yang terpaksa mengerjakannya di ambulance, ada juga d UKS sekolah," jelasnya.
(lns)
