Pencatat meteran PLN akan gelar mogok lanjutan
Selasa, 05 November 2013 - 14:11 WIB
Pencatat meteran PLN akan gelar mogok lanjutan
A
A
A
Sindonews.com - Pegawai kontrak PT Dian Sakti Anhari (DSA) menyiapkan langkah lanjutan, terkait tuntutan agar diangkat pegawai tetap PT PLN. Ancaman mogok massal, bakal jadi opsi untuk memantik reaksi manajemen perusahaan BUMN itu.
“Ada 12 rekomendasi panitia kerja (panja) Komisi IX DPR RI ke Menteri BUMN. Panja memasang target 15 hari terhitung tanggal 22 Oktober lalu, agar menteri BUMN menindaklanjutinya,” kata Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Jawa Tengah, Suharno, Selasa (5/11/2013).
Sebelumnya, ratusan pencatat meteran listrik di bawah koordinasi SBSI mogok kerja, di kantor PLN APJ Surakarta, pada 24 Oktober 2013. Saat ini, SBSI dan pencatat meter menunggu batas akhir rekomendasi panja, perihal tuntutan tersebut. Jika tak direspons positif, aksi mogok massal bakal terulang lagi.
“Kita akan melihat respons Menteri BUMN bagaimana? Kita juga siap melakukan aksi lanjutan,” terangnya.
Dilanjutkan dia, aksi para pegawai outsourcing tidak akan sebatas di Kota Solo saja. Melainkan terkoordinasi juga di daerah lain. SBSI berencana mempertemukan simpul-simpul buruh di Purbalingga, pada akhir bulan ini.
Manajer PLN APJ Surakarta Purwadi memastikan, mogok kerja massal pencatat meter listrik pada 24 Oktober silam tidak sampai berdampak signifikan terhadap kinerja pelayanan ke pelanggan.
Namun jika aksi itu berlanjut, manajemen perusahaan bakal menerapkan penghitungan tagihan listrik berdasarkan pemakaian daya rata-rata pada tiga bulan terakhir. Jumlah pencatat meter di wilayah APJ Surakarta, mencapai 600 orang lebih yang tersebar di 11 rayon.
“Kami mengurungkan kebijakan tagihan dengan menghitungnya rata-rata tiga bulan. Karena dulu itu hanya sehari saja mogoknya, tidak sampai aksinya berlarut-larut,” terangnya.
“Ada 12 rekomendasi panitia kerja (panja) Komisi IX DPR RI ke Menteri BUMN. Panja memasang target 15 hari terhitung tanggal 22 Oktober lalu, agar menteri BUMN menindaklanjutinya,” kata Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Jawa Tengah, Suharno, Selasa (5/11/2013).
Sebelumnya, ratusan pencatat meteran listrik di bawah koordinasi SBSI mogok kerja, di kantor PLN APJ Surakarta, pada 24 Oktober 2013. Saat ini, SBSI dan pencatat meter menunggu batas akhir rekomendasi panja, perihal tuntutan tersebut. Jika tak direspons positif, aksi mogok massal bakal terulang lagi.
“Kita akan melihat respons Menteri BUMN bagaimana? Kita juga siap melakukan aksi lanjutan,” terangnya.
Dilanjutkan dia, aksi para pegawai outsourcing tidak akan sebatas di Kota Solo saja. Melainkan terkoordinasi juga di daerah lain. SBSI berencana mempertemukan simpul-simpul buruh di Purbalingga, pada akhir bulan ini.
Manajer PLN APJ Surakarta Purwadi memastikan, mogok kerja massal pencatat meter listrik pada 24 Oktober silam tidak sampai berdampak signifikan terhadap kinerja pelayanan ke pelanggan.
Namun jika aksi itu berlanjut, manajemen perusahaan bakal menerapkan penghitungan tagihan listrik berdasarkan pemakaian daya rata-rata pada tiga bulan terakhir. Jumlah pencatat meter di wilayah APJ Surakarta, mencapai 600 orang lebih yang tersebar di 11 rayon.
“Kami mengurungkan kebijakan tagihan dengan menghitungnya rata-rata tiga bulan. Karena dulu itu hanya sehari saja mogoknya, tidak sampai aksinya berlarut-larut,” terangnya.
(san)
