Massa desak Mafia CPNS dibongkar

Sindonews.com – Pemerintah dituntut berani membongkar praktik mafia dalam proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebab, praktik-praktik mafia CPNS tersebut diduga masih terjadi hingga saat
ini.

Hal itu ditegaskan koordinator Aliansi Transparansi Rekrutmen Kepegawaian (TRIK) Kota Semarang Agus Kelana saat melakukan aksi demonstrasi di halaman Gedung Balaikota Semarang.

Menurut Agus, calo maupun mafia CPNS masih memegang kendali dalam proses perekrutan itu.

“Masih banyak oknum-oknum juga mafia CPNS yang memanfaatkan momen rekruitmen ini untuk memperkaya diri sendiri. Bahkan kami menduga ada bandar atau bos mafia yang bermain dalam proses perekrutan CPNS itu,” ujar Agus kepada KORAN SINDO di sela aksi, Sabtu (2/11/2013).

Menurut Agus, mafia CPNS merupakan praktik lama di Indonesia. Kinerja mereka sangat rapi dengan telah memetakan sistem perekrutan CPNS, mulai dari komposisi kepanitiaan nasional, daerah, konsorsium universitas maupun tim IT.

“Sejak awal sebelum proses perekrutan, mafia CPNS sudah mengantongi data berapa kuota tenaga yang diperlukan oleh berbagai lembaga pemerintahan. Data itu kemudian dijadikan alat untuk menjaring orang-orang yang ingin memasuki kuota tersebut, tentunya dengan bayaran yang sangat tinggi,” imbuhnya.

Dengan begitu imbuh dia, ujian CPNS yang diselenggarakan, hanyalah sebuah formalitas belaka. Ujian tersebut hanya dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan juklak dari sistem seleksi CPNS.

“Ujian itu hanya bersifat formalitas, karena nama-nama peserta yang akan lulus sudah di tangan mafia CPNS itu. Hal ini dikarenakan mereka sudah mengantongi berkas pendaftaran dan mengawalnya hingga akhir,” paparnya.

Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan, puluhan demonstran menuntut pemerintah untuk menangkap, mengadili dan memenjarakan calo ataupun mafia perekrutan CPNS baik masyarakat umum maupun birokrat.

Tidak hanya itu, mereka juga berharap panitia penyelenggara transparan dalam proses perekrutan itu.

“Kami meminta panitia transparan dalam banyak hal, termasuk menyantumkan berapa skor dari hasil tes. Sebab selama ini, yang diumumkan hanyalah nama peserta yang lulus saja tanpa mencantumkan berapa skor peserta yang lulus maupun yang tidak,” kata Laksana, peserta aksi lainnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Ahmad Zain saat dikonfirmasi mengenai hal itu mengatakan, pihaknya belum menerima adanya laporan dari masyarakat tentang adanya calo dan mafia CPNS.

Menurutnya, pergerakan calo maupun mafia CPNS saat ini akan sulit terjadi, karena saat ini sistem perekrutan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

“Karena saat ini yang menyelenggarakan pusat, jadi makelar atau calo sangat kesulitan bergerak. Namun yang rawan memang dalam perekrutan CPNS kategori dua (K2). Karena di kategori ini, rentan sekali dipalsukan atau disalahgunakan,” kata dia.

Lebih lanjut Ahmad menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap perekrutan CPNS di Jawa Tengah. Ia juga akan membuka posko pengaduan saat proses tes yang akan diselenggarakan Minggu.

“Kita akan buka posko pengaduan di tempat-tempat ujian pada besok (hari ini). Jika ada yang mengetahui adanya calo atau mafia CPNS, bisa langsung dilaporkan kepada kami,” pungkasnya.