Pengamat: Jabodetabek harus satu manajemen
Jum'at, 01 November 2013 - 14:04 WIB
Pengamat: Jabodetabek harus satu manajemen
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago menilai wacana bergabungnya Depok ke DKI Jakarta harus berada sejalan dengan konsep manajemen Megapolitan.
"Tentu konsep megapolitan itu harus segera dibentuk, ada satu manajemen lagi di tingkat urbannya yaitu megapolitannya. DKI punya kewenangan di kota penyangga sehingga Jabodetabek memang harus satu manajemen," katanya di Kampus UI, Depok, Jumat (1/11/2013).
Ia mencontohkan, misalnya urusan transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, pemukiman, dan persampahan tak mungkin bisa diurus tiap wilayah sendiri, tetapi harus bekerjasama. Sementara, pelayanan publik lainnya tetap menjadi wewenang masing-masing daerah.
"Ada yang tak bisa dikerjakan sendiri-sendiri dan ini bisa dilakukan dalam manajemen megapolitan," paparnya.
Terkait masalah administrasi pemerintahan, kata Andrinof, tentunya nanti harus ada konsep model yang baru. Depok tetap bisa menjadi bagian Jawa Barat, tetapi ada urusan yang dikelola oleh administrasi Megapolitan.
"Apakah model administrasinya tetap gubernur lalu ada menteri Jabodetabek lagi yang koordinasi. Yang jelas manajemen megapolitan itu perlu," ungkapnya.
Andrinof menegaskan bahwa urusan ini tak bisa dibicarakan hanya sekedar wacana, tetapi harus menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga tak ada propinsi yang saling mempertahankan kota atau kabupaten di bawah mereka.
"Tentu konsep megapolitan itu harus segera dibentuk, ada satu manajemen lagi di tingkat urbannya yaitu megapolitannya. DKI punya kewenangan di kota penyangga sehingga Jabodetabek memang harus satu manajemen," katanya di Kampus UI, Depok, Jumat (1/11/2013).
Ia mencontohkan, misalnya urusan transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, pemukiman, dan persampahan tak mungkin bisa diurus tiap wilayah sendiri, tetapi harus bekerjasama. Sementara, pelayanan publik lainnya tetap menjadi wewenang masing-masing daerah.
"Ada yang tak bisa dikerjakan sendiri-sendiri dan ini bisa dilakukan dalam manajemen megapolitan," paparnya.
Terkait masalah administrasi pemerintahan, kata Andrinof, tentunya nanti harus ada konsep model yang baru. Depok tetap bisa menjadi bagian Jawa Barat, tetapi ada urusan yang dikelola oleh administrasi Megapolitan.
"Apakah model administrasinya tetap gubernur lalu ada menteri Jabodetabek lagi yang koordinasi. Yang jelas manajemen megapolitan itu perlu," ungkapnya.
Andrinof menegaskan bahwa urusan ini tak bisa dibicarakan hanya sekedar wacana, tetapi harus menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga tak ada propinsi yang saling mempertahankan kota atau kabupaten di bawah mereka.
(ysw)
