Dewan anggap KPU hanya hamburkan anggaran
Rabu, 30 Oktober 2013 - 10:47 WIB
Dewan anggap KPU hanya hamburkan anggaran
A
A
A
Sindonews.com - Tidak adanya kejelasan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jawa Barat untuk Pemilu 2014, KPU dinilai hamburkan anggaran.
Penyisiran ulang yang kerap dilakukan tanpa ada hasil yang tetap, disayangkan DPRD Jawa Barat.
Sugianto Nangolah, Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, mengatakan karut marutnya tahapan pemilu ini dikarenakan sikap arogansi KPU.
KPU tidak mau menggunakan data dari pemerintah sebagai acuan penetapan DPT.
"Dia (KPU) ingin menghabiskan anggaran untuk DPT itu. Ingin mengolah data sendiri," kata Sugianto di Bandung, Rabu (30/10/13).
Padahal pemerintah sudah menyerahkan data kependudukan yang lengkap dan baik pasca tuntasnya perekaman data e-KTP.
Dia meyakini, berbagai persoalan terkait DPT tidak akan muncul jika KPU menggunakan data kependudukan dari pemerintah, dalam hal ini hasil perekaman e-KTP.
"Perekaman e-KTP ini sudah tuntas, yang belum hanya pendistribusiannya. Jadi (data kependudukan) semuanya sudah jelas, kenapa tidak dipakai," kata dia.
Sugianto menambahkan, mundurnya penetapan DPT dikhawatirkan mengganggu tahapan pemilu. Pasalnya, menurut dia hal ini terkait erat dengan penyediaan logistik pemilu.
Terlebih, pemilu legislatif tinggal menunggu hitungan bulan, tepatnya pada 9 April 2014.
"Jadi menurut saya KPU harus bekerja cepat menyelesaikan DPT," kata dia.
Penyisiran ulang yang kerap dilakukan tanpa ada hasil yang tetap, disayangkan DPRD Jawa Barat.
Sugianto Nangolah, Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, mengatakan karut marutnya tahapan pemilu ini dikarenakan sikap arogansi KPU.
KPU tidak mau menggunakan data dari pemerintah sebagai acuan penetapan DPT.
"Dia (KPU) ingin menghabiskan anggaran untuk DPT itu. Ingin mengolah data sendiri," kata Sugianto di Bandung, Rabu (30/10/13).
Padahal pemerintah sudah menyerahkan data kependudukan yang lengkap dan baik pasca tuntasnya perekaman data e-KTP.
Dia meyakini, berbagai persoalan terkait DPT tidak akan muncul jika KPU menggunakan data kependudukan dari pemerintah, dalam hal ini hasil perekaman e-KTP.
"Perekaman e-KTP ini sudah tuntas, yang belum hanya pendistribusiannya. Jadi (data kependudukan) semuanya sudah jelas, kenapa tidak dipakai," kata dia.
Sugianto menambahkan, mundurnya penetapan DPT dikhawatirkan mengganggu tahapan pemilu. Pasalnya, menurut dia hal ini terkait erat dengan penyediaan logistik pemilu.
Terlebih, pemilu legislatif tinggal menunggu hitungan bulan, tepatnya pada 9 April 2014.
"Jadi menurut saya KPU harus bekerja cepat menyelesaikan DPT," kata dia.
(lns)
