Penyisiran 4 kali, bukti rekapitulasi KPU tak maksimal
Selasa, 29 Oktober 2013 - 05:01 WIB
Penyisiran 4 kali, bukti rekapitulasi KPU tak maksimal
A
A
A
Sindonews.com – Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2014 dinilai sebagai buntut dari rekapitulasi pemilih yang tidak maksimal.
Akibatnya, sampai saat ini tidak diketahui berapa jumlah pemilih yang akan mencoblos pada pemilu nanti.
Tidak maksimalnya rekpitulasi terlihat dari penyisiran DPT oleh KPU hingga beberapa kali. Terlepas bahwa penyisiran dilakukan karena adanya rekomendasi Bawaslu, namun jika dilakukan optimal maka
tidak akan ada pemilih ganda yang tertinggal.
Demikian diungkapkan pengamat politik dan ilmu pemerintahan Universitas Komputer Indonesia Adiana Slamet kepada KORAN SINDO.
Menurut Adiana kurangnya koordinasi di tiap tingkatan KPU membuat banyak ditemukannya pemilih ganda.
Seperti diketahui September 2013 lalu KPU Jawa Barat telah menetapkan DPT Jawa Barat untuk Pemilu 2014 berjumlah 32.836.552 pemilih. Karena disinyalir adanya pemilih ganda, maka KPU menyisir kembali DPT hingga tiga kali, yakni 13, 19, dan 22 Oktober.
Selalu terdapat selisih di setiap penyisiran yakni 23.411 pemilih pada penyisiran pertama, 70 pemilih di penyisiran kedua, serta yang tertinggi yaitu dipenyisiran ketiga sebanyak 52.765 pemilih.
Tidak cukup disitu, KPU akan melakukan penyisiran untuk keempat kalinya pada 1 November mendatang.
“KPU itu sub ordinat lembaga, tidak berdiri sendiri. Kisruh DPT ini terjadi karena tidak adanya koordinasi yang baik antar tiap tingkatan. Sehingga dapat dilihat, penyisiran tidak maksimal,” kata dia saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (28/10/2013).
Jika penyisiriannya dilakukan dengan benar, satu kali tidak ditemukan lagi pemilih ganda. Karena sebenarnya sebelum ditetapkan menjadi DPT, ada tahapan rekapitulasi dari mulai Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Data DPT pada Pemilihan Gubernur lalu pun, kata Adiana, harusnya bisa menjadi dasar terbentuknya DPT Pemilu 2014. “Sebenarnya kan DPT sudah ada tinggal diperbaharui saja. DPT pilgub naik ke pileg,” jelasnya.
Lebih lanjut diungkapkan Adiana, kisruh akan berdampak pada tingkat partisipan pemilih. Utamanya dalam kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
“Tentunya masyarakat akan bertanya dan meragukan kualitas pemilu jika di awal saja sudah terjadi masalah. Ujung-ujungnya masyarakat pesimis dan enggan memberikan hak pilihnya,” jelas dia.
Akibatnya, sampai saat ini tidak diketahui berapa jumlah pemilih yang akan mencoblos pada pemilu nanti.
Tidak maksimalnya rekpitulasi terlihat dari penyisiran DPT oleh KPU hingga beberapa kali. Terlepas bahwa penyisiran dilakukan karena adanya rekomendasi Bawaslu, namun jika dilakukan optimal maka
tidak akan ada pemilih ganda yang tertinggal.
Demikian diungkapkan pengamat politik dan ilmu pemerintahan Universitas Komputer Indonesia Adiana Slamet kepada KORAN SINDO.
Menurut Adiana kurangnya koordinasi di tiap tingkatan KPU membuat banyak ditemukannya pemilih ganda.
Seperti diketahui September 2013 lalu KPU Jawa Barat telah menetapkan DPT Jawa Barat untuk Pemilu 2014 berjumlah 32.836.552 pemilih. Karena disinyalir adanya pemilih ganda, maka KPU menyisir kembali DPT hingga tiga kali, yakni 13, 19, dan 22 Oktober.
Selalu terdapat selisih di setiap penyisiran yakni 23.411 pemilih pada penyisiran pertama, 70 pemilih di penyisiran kedua, serta yang tertinggi yaitu dipenyisiran ketiga sebanyak 52.765 pemilih.
Tidak cukup disitu, KPU akan melakukan penyisiran untuk keempat kalinya pada 1 November mendatang.
“KPU itu sub ordinat lembaga, tidak berdiri sendiri. Kisruh DPT ini terjadi karena tidak adanya koordinasi yang baik antar tiap tingkatan. Sehingga dapat dilihat, penyisiran tidak maksimal,” kata dia saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (28/10/2013).
Jika penyisiriannya dilakukan dengan benar, satu kali tidak ditemukan lagi pemilih ganda. Karena sebenarnya sebelum ditetapkan menjadi DPT, ada tahapan rekapitulasi dari mulai Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Data DPT pada Pemilihan Gubernur lalu pun, kata Adiana, harusnya bisa menjadi dasar terbentuknya DPT Pemilu 2014. “Sebenarnya kan DPT sudah ada tinggal diperbaharui saja. DPT pilgub naik ke pileg,” jelasnya.
Lebih lanjut diungkapkan Adiana, kisruh akan berdampak pada tingkat partisipan pemilih. Utamanya dalam kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
“Tentunya masyarakat akan bertanya dan meragukan kualitas pemilu jika di awal saja sudah terjadi masalah. Ujung-ujungnya masyarakat pesimis dan enggan memberikan hak pilihnya,” jelas dia.
(lns)
