Dana bansos menyimpang, PMPR demo Wali Kota Bandung
Rabu, 23 Oktober 2013 - 11:41 WIB
Dana bansos menyimpang, PMPR demo Wali Kota Bandung
A
A
A
Sindonews.com - Massa mengaku dari Persatuan Masyarakat Peduli Rakyat (PMPR) berunjuk rasa di Balai Kota Bandung. Mereka ingin menunjukkan hasil investigasi soal distribusi anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) 2013.
"Kami sampaikan temuan di lapangan, bahwa 60 persen dana hibah bansos ini fiktif," kata Ketua DPD PMPR Jawa Barat, Usep Nurzaman saat diterima masuk untuk bertemu dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Rabu (23/10/2013).
Menurutnya, dari data yang didapat PMPR, mayoritas peruntukan dana itu tidak sesuai. Misalnya, tidak samanya penerima di lapangan dengan yang tercantum di SK dan penentuan "by name by address" tidak sesuai.
"SK ini terbit 17 Oktober. Termasuk SP2D tentang organisasi-organisasi yang tidak jelas namanya," kata Usep.
Kemudian, ada permintaan bantuan hibah atas nama LSM.
"Nominal yang tidak sesuai ketentuan Rp97 miliar, belum dibelanjakan Rp 249 miliar, belanja hibah tidak sesuai SK Rp6 miliar, dan Rp3 miliar tidak diketahui keberadaannya," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menuntut penegakan hukum agar Wali Kota mengusut distribusi anggaran. Berkas yang diklaim hasil temuan PMPR pun , setebal ratusan halaman, diserahkan kepada Wali Kota.
"Kami sampaikan temuan di lapangan, bahwa 60 persen dana hibah bansos ini fiktif," kata Ketua DPD PMPR Jawa Barat, Usep Nurzaman saat diterima masuk untuk bertemu dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Rabu (23/10/2013).
Menurutnya, dari data yang didapat PMPR, mayoritas peruntukan dana itu tidak sesuai. Misalnya, tidak samanya penerima di lapangan dengan yang tercantum di SK dan penentuan "by name by address" tidak sesuai.
"SK ini terbit 17 Oktober. Termasuk SP2D tentang organisasi-organisasi yang tidak jelas namanya," kata Usep.
Kemudian, ada permintaan bantuan hibah atas nama LSM.
"Nominal yang tidak sesuai ketentuan Rp97 miliar, belum dibelanjakan Rp 249 miliar, belanja hibah tidak sesuai SK Rp6 miliar, dan Rp3 miliar tidak diketahui keberadaannya," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menuntut penegakan hukum agar Wali Kota mengusut distribusi anggaran. Berkas yang diklaim hasil temuan PMPR pun , setebal ratusan halaman, diserahkan kepada Wali Kota.
(lns)
