Warga Kampung Taman Burung tuntut ganti rugi
Sabtu, 19 Oktober 2013 - 15:19 WIB
Warga Kampung Taman Burung tuntut ganti rugi
A
A
A
Sindonews.com - Banyak warga Kampung Taman Burung, Penjaringan Jakarta Utara yang menolak membongkar rumahnya karena belum sepakat soal tawaran ganti rugi yang diminta warga.
Menurut Merryanda (42), warga Kampung Kandang, mengaku belum ada kesepakatan antara warga dan perwakilan kecamatan menyangkut ganti rugi yang ditawarkan pemerintah.
"Mana ada kata deal, yang negosiasi aja mainnya kucing-kucingan. Kita ada dia dia enggak nongol, kita pergi dia datang. Gimana dealnya," kata Meryanda kepada Sindonews di Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (19/10/2013)
Untuk itu, warga meminta kepada pemerintah tidak bersikap seperti itu. Ia pun meminta, pemerintah dalam hal ini pihak kecamatan mengumpulkan warga untuk membicarakan hal ini.
"Sejauh ini, belum perbah dikumpulkan semua baru diobrolin. Ini ketemu ini, sana ketemu situ. Jadi kita tidak tahu mana yang benar," tuturnya.
Karena sikap seperti itu, warga bertekad akan bertahan sampai pada batas waktu yang ditetapkan dan tidak akan keluar dari rumah mereka. "Kita kan bangun rumah ini puluhan juta masa enggak ada ganti rugi, paling tidak 50 persenlah," pungkasnya.
Meski demikian warga sadar bahwa mereka tidak memiliki IMB atau serifikat tanah, namun karena terlanjur tinggal dan membangun rumah permanen, mereka meminta kebijakan ganti rugi dari pemerintah.
"Kita tahu ini ilegal, semua disini ilegal, tapi yang manusiawi lah," tuturnya.
Menurut Merryanda (42), warga Kampung Kandang, mengaku belum ada kesepakatan antara warga dan perwakilan kecamatan menyangkut ganti rugi yang ditawarkan pemerintah.
"Mana ada kata deal, yang negosiasi aja mainnya kucing-kucingan. Kita ada dia dia enggak nongol, kita pergi dia datang. Gimana dealnya," kata Meryanda kepada Sindonews di Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (19/10/2013)
Untuk itu, warga meminta kepada pemerintah tidak bersikap seperti itu. Ia pun meminta, pemerintah dalam hal ini pihak kecamatan mengumpulkan warga untuk membicarakan hal ini.
"Sejauh ini, belum perbah dikumpulkan semua baru diobrolin. Ini ketemu ini, sana ketemu situ. Jadi kita tidak tahu mana yang benar," tuturnya.
Karena sikap seperti itu, warga bertekad akan bertahan sampai pada batas waktu yang ditetapkan dan tidak akan keluar dari rumah mereka. "Kita kan bangun rumah ini puluhan juta masa enggak ada ganti rugi, paling tidak 50 persenlah," pungkasnya.
Meski demikian warga sadar bahwa mereka tidak memiliki IMB atau serifikat tanah, namun karena terlanjur tinggal dan membangun rumah permanen, mereka meminta kebijakan ganti rugi dari pemerintah.
"Kita tahu ini ilegal, semua disini ilegal, tapi yang manusiawi lah," tuturnya.
(kri)
