Sulsel coret tuna netra dari daftar CPNS
Sulsel coret tuna netra dari daftar CPNS
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan penyandang tuna netra yang tergabung dalam Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulsel, menolak praktik diskriminasi penerimaan CPNS.
Para penyandang tuna netra ini meminta kepada pimpinan dan segenap anggota dewan untuk memediasi kepentingan mereka. Dalam hal ini tak satupun penyandang disabilitas netra yang dinyatakan lolos berkas.
Menurut mereka, ini adalah bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas netra. Mereka mengangap, tindakan pemerintah Provinsi Sulsel yang tidak memberikan kesempatan kepada disabilitas netra untuk mengikuti seleksi tes CPNS adalah bentuk pelangaran terhadap UUD 1945, baik pembukaan maupun batang tubuh.
Bukan hanya itu, para penyandang tuna netra ini mengatakan, jika tuntutan mereka tidak terpenuhi akan menduduki DPRD Sulsel dengan massa yang lebih besar dan memboikot cawapres dan pemilihan anggota DPRD Sulsel 2013-2019.
Menurut mereka, Pemerintah Sulsel telah melakukan diskriminasi dengan menolak semua penyandang disabilitas. Padahal, ada dua kuota untuk penyandang catat di daerah Sulsel.
Mereka menuntut keadilan melalui anggota DPRD Sulsel. Seperti yang dikuasakan oleh pemerintah secara nasional lewat kementerian negara, para penyandang cacat mendapatkan jatah 325 kursi PNS, dan di Provinsi Sulsel mendapat dua jatah.
Para penyandang tuna netra ini meminta kepada pimpinan dan segenap anggota dewan untuk memediasi kepentingan mereka. Dalam hal ini tak satupun penyandang disabilitas netra yang dinyatakan lolos berkas.
Menurut mereka, ini adalah bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas netra. Mereka mengangap, tindakan pemerintah Provinsi Sulsel yang tidak memberikan kesempatan kepada disabilitas netra untuk mengikuti seleksi tes CPNS adalah bentuk pelangaran terhadap UUD 1945, baik pembukaan maupun batang tubuh.
Bukan hanya itu, para penyandang tuna netra ini mengatakan, jika tuntutan mereka tidak terpenuhi akan menduduki DPRD Sulsel dengan massa yang lebih besar dan memboikot cawapres dan pemilihan anggota DPRD Sulsel 2013-2019.
Menurut mereka, Pemerintah Sulsel telah melakukan diskriminasi dengan menolak semua penyandang disabilitas. Padahal, ada dua kuota untuk penyandang catat di daerah Sulsel.
Mereka menuntut keadilan melalui anggota DPRD Sulsel. Seperti yang dikuasakan oleh pemerintah secara nasional lewat kementerian negara, para penyandang cacat mendapatkan jatah 325 kursi PNS, dan di Provinsi Sulsel mendapat dua jatah.
(san)
Explore More