DKI mau batasi jumlah PKL
Rabu, 09 Oktober 2013 - 21:24 WIB
DKI mau batasi jumlah PKL
A
A
A
Sindonews.com - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perdagangan DKI tengah berencana mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang moratorium Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Hari ini saya usulkan ke Gubernur ada moratorium PKL. Istilah cut of death," kata Plt Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI, Andi Baso di Balai Kota, Rabu (9/10/2013).
Andi mengutarakan, usulan moratorium atau pembatasan jumlah PKL itu baru bisa diterapkan bila telah diterbitkan Perda yang mempunyai kekuatan hukum tertinggi di Pemprov DKI.
Skema Perda itu nanti diawali dengan pendataan seluruh PKL di Jakarta berdasarkan jenis barang dagangannya. Setelah diinventarisir, data tersebut akan diserahkan ke wali kota. Nantinya, wali kota yang akan mengendalikan pertumbuhan PKL di wilayahnya.
"Tanggung jawabnya biar diserahkan ke tiap Wali kota," jelasnya.
Ia menambahkan, database jumlah PKL Jakarta bisa juga dicocokan dengan pendapatan perkapita penduduk.
Melalui cara demikian, nantinya dapat diketahui apakah pendapatan perkapita berbanding lurus dengan tingkat konsumerisme.
"Kalau sudah begitu, Pemprov jadi bisa tahu berapa jumlah PKL yang ideal di Ibukota," tukasnya.
"Hari ini saya usulkan ke Gubernur ada moratorium PKL. Istilah cut of death," kata Plt Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI, Andi Baso di Balai Kota, Rabu (9/10/2013).
Andi mengutarakan, usulan moratorium atau pembatasan jumlah PKL itu baru bisa diterapkan bila telah diterbitkan Perda yang mempunyai kekuatan hukum tertinggi di Pemprov DKI.
Skema Perda itu nanti diawali dengan pendataan seluruh PKL di Jakarta berdasarkan jenis barang dagangannya. Setelah diinventarisir, data tersebut akan diserahkan ke wali kota. Nantinya, wali kota yang akan mengendalikan pertumbuhan PKL di wilayahnya.
"Tanggung jawabnya biar diserahkan ke tiap Wali kota," jelasnya.
Ia menambahkan, database jumlah PKL Jakarta bisa juga dicocokan dengan pendapatan perkapita penduduk.
Melalui cara demikian, nantinya dapat diketahui apakah pendapatan perkapita berbanding lurus dengan tingkat konsumerisme.
"Kalau sudah begitu, Pemprov jadi bisa tahu berapa jumlah PKL yang ideal di Ibukota," tukasnya.
(ysw)
