ICW samakan Bandung dengan Nabire
Jum'at, 04 Oktober 2013 - 15:56 WIB
ICW samakan Bandung dengan Nabire
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai jika pelayanan publik di Kota Bandung masuk dalam kategori buruk.
Anggota Badan Pekerja ICW, Sely Martini, mengatakan bahwa kondisi pelayanan publik di Kota Bandung yang dianggap buruk tersebut sama kondisinya dengan Kabupaten Nabire di Papua.
"Bandung ini seperti Nabire. Pelayanan publik buruk. Bandung juga masuk dalan survei integritas pelayanan publik KPK, 16 terburuk," tutur Selly saat menggelar diskusi publik bertajuk "Strategi Pemberantasan Korupsi Kota Bandung" di Kafe Dakken, Jumat (4/10/2013).
Menurutnya, saat ini dilema yang dialami Kota Bandung diantaranya adalah kemacetan, tata ruang yang semrawut, hutan kota yang hilang, dan krisis air.
Padahal, kata dia, dari APBD yang ada 81persen-nya ditujukan untuk pembangunan fisik infrastruktur yang rusak.
"Masalah yang juga dialami Kota Bandung adalah sistem birokrasi yang korup, akses terhadap informasi terbatas, dan juga konflik kepentingan," bebernya.
Pihaknya juga mengingatkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Kota Bandung ke depan. Diantaranya, adalah tidak adanya penerimaan CPNS baru, yang otomatis akan mengangkat para honorer yang telah lama bekerja.
"Artinya tidak ada wajah-wajah baru yang fresh. Selain itu, Bandung juga termasuk dalam 16 pemerintah daerah dengan integritas terendah," tukasnya.
Anggota Badan Pekerja ICW, Sely Martini, mengatakan bahwa kondisi pelayanan publik di Kota Bandung yang dianggap buruk tersebut sama kondisinya dengan Kabupaten Nabire di Papua.
"Bandung ini seperti Nabire. Pelayanan publik buruk. Bandung juga masuk dalan survei integritas pelayanan publik KPK, 16 terburuk," tutur Selly saat menggelar diskusi publik bertajuk "Strategi Pemberantasan Korupsi Kota Bandung" di Kafe Dakken, Jumat (4/10/2013).
Menurutnya, saat ini dilema yang dialami Kota Bandung diantaranya adalah kemacetan, tata ruang yang semrawut, hutan kota yang hilang, dan krisis air.
Padahal, kata dia, dari APBD yang ada 81persen-nya ditujukan untuk pembangunan fisik infrastruktur yang rusak.
"Masalah yang juga dialami Kota Bandung adalah sistem birokrasi yang korup, akses terhadap informasi terbatas, dan juga konflik kepentingan," bebernya.
Pihaknya juga mengingatkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Kota Bandung ke depan. Diantaranya, adalah tidak adanya penerimaan CPNS baru, yang otomatis akan mengangkat para honorer yang telah lama bekerja.
"Artinya tidak ada wajah-wajah baru yang fresh. Selain itu, Bandung juga termasuk dalam 16 pemerintah daerah dengan integritas terendah," tukasnya.
(rsa)
