Pejabat Diknas Bone ramai-ramai ke Jakarta disorot
Pejabat Diknas Bone ramai-ramai ke Jakarta disorot
A
A
A
Sindonews.com - Keberangkatan rombongan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bone ke Kementerian Pendidikan di Jakarta mendapat sorotan publik.
Pasalnya, saat ini kalangan guru yang akan mengurus berkas di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone terbengkalai karena harus mendapatkan tanda tangan dari pejabat Sekretaris Dinas Pendidikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di kantor Diknas Bone itu, beberapa pejabat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Rosalim Hab yang bawa serta oleh Kepala Bidang SD, SMP, SMA, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Perencanaan, Kasubag Kepegawaian. Keberangkatan pejabat Diknas ini juga melibatkan Komisi IV DPRD Bone.
Ketua LSM Latenritatta, Muchawas Rasyid, menilai bahwa pemborosan anggaran dan tidak efisien. Menurutnya, keberangkatan semua pejabat tidak perlu dilakukan apalagi pelayanan dari semua pejabat banyak yang bertumpuk dan belum diselesaikan di kantornya.
"Bayangkan saja jika guru yang mau minta tanda tangan pejabat jauh-jauh dari desa tidak ada pejabat, kan itu rugi," ujar Muchawas kepada SINDO, Kamis, (3/10/2013).
Sementara itu, salah satu pejabat Diknas Bone, Ibrahim Yukkas, menjelaskan jika ada rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan di Jakarta. Beberapa pejabat Diknas Bone memiliki tujuan masing-masing seperti yang dilakukannya dengan membawa pulang SK Dirjen sertifikasi dan begitupula kepala bidang SMP yang membicarakan masalah beasiswa miskin.
"Kebetulan kami bersamaan ke Jakarta, dan kami pulang juga besok. Kami juga tidak mengosongkan kantor dan pelayanan tetap berjalan," kata Kabid Perencanaan dan Program Diknas Bone ini.
Kunjungan kerja DPRD Bone bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bone berlangsung selama 1 hari di Kantor Kementrian Pendidikan Nasional pada tanggal 3 Oktober oleh Direktorat pendidikan dasar.
Adapun Tujuan DPRD Kabupaten Bone melakukan kunjungan kerja tersebut akan berkonsultasi langsung tentang masalah pendidikan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekolah pendidikan dasar.
Pasalnya, saat ini kalangan guru yang akan mengurus berkas di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone terbengkalai karena harus mendapatkan tanda tangan dari pejabat Sekretaris Dinas Pendidikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di kantor Diknas Bone itu, beberapa pejabat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Rosalim Hab yang bawa serta oleh Kepala Bidang SD, SMP, SMA, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Perencanaan, Kasubag Kepegawaian. Keberangkatan pejabat Diknas ini juga melibatkan Komisi IV DPRD Bone.
Ketua LSM Latenritatta, Muchawas Rasyid, menilai bahwa pemborosan anggaran dan tidak efisien. Menurutnya, keberangkatan semua pejabat tidak perlu dilakukan apalagi pelayanan dari semua pejabat banyak yang bertumpuk dan belum diselesaikan di kantornya.
"Bayangkan saja jika guru yang mau minta tanda tangan pejabat jauh-jauh dari desa tidak ada pejabat, kan itu rugi," ujar Muchawas kepada SINDO, Kamis, (3/10/2013).
Sementara itu, salah satu pejabat Diknas Bone, Ibrahim Yukkas, menjelaskan jika ada rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan di Jakarta. Beberapa pejabat Diknas Bone memiliki tujuan masing-masing seperti yang dilakukannya dengan membawa pulang SK Dirjen sertifikasi dan begitupula kepala bidang SMP yang membicarakan masalah beasiswa miskin.
"Kebetulan kami bersamaan ke Jakarta, dan kami pulang juga besok. Kami juga tidak mengosongkan kantor dan pelayanan tetap berjalan," kata Kabid Perencanaan dan Program Diknas Bone ini.
Kunjungan kerja DPRD Bone bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bone berlangsung selama 1 hari di Kantor Kementrian Pendidikan Nasional pada tanggal 3 Oktober oleh Direktorat pendidikan dasar.
Adapun Tujuan DPRD Kabupaten Bone melakukan kunjungan kerja tersebut akan berkonsultasi langsung tentang masalah pendidikan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekolah pendidikan dasar.
(rsa)
Explore More