Mobdin pimpinan terancam ditarik paksa
Minggu, 29 September 2013 - 15:53 WIB
Mobdin pimpinan terancam ditarik paksa
A
A
A
Sindonews.com - Mobil dinas (mobdin) yang dikuasai pimpinan DPRD Bulukumba terancam bakal ditarik paksa jika tak segera mengembalikan ke Pemkab Bulukumba pasca pembelian mobil baru.
Upaya ini dilakukan karena permintaan pengembalian kebagian aset terkesan tidak diindahkan ketua DPRD dan wakil.
Kepala Bagian Aset Pemkab Bulukumba Sudarman mengungkapkan, pihaknya segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD menyangkut mobil dinas yang belum dikembalikan.
Seharusnya mereka mengembalikan karena sudah ada mobil baru pasca pembelian sebelumnya.
"Kami akan konsultasikan lebih awal dengan pimpinan. Kami belum bisa mengambil kesimpulan penarikanya," ucap dia, kepada KORAN SINDO, Minggu (29/9/2013).
Dia menjelaskan, pihaknya juga akan segera mendata jumlah mobdin yang masih dikuasai para pejabat maupun yang sedang pinjam pakai. Namun, jika memang pejabat berwenang sadar, maka dia harus mengembalikan.
"Kami akan melakukan pendataan ulang. Kami ingin tahu mobil dinas mana saja yang masih dikuasai yang belum dikembalikan. Sebab, jumlahnya kami belum ketahui berapa semua," ujarnya.
Koordinator Kopel Bulukumba Bagian Advokasi Anggaran Bakri Abu Bakar mengemukakan, tidak ada alasan ketua DPRD Andi Hamzah Pangki dan wakil ketua Andi Edy Manaf untuk tidak segera mengembalikan mobil dinas yang sejak lama di kuasainya.
"Saya harap dua legislator itu harus sadar diri untuk segera mengembalikan mobil dinas yang dikuasainya. Jangan karena pimpinan lantas seenaknya melanggar, seharusnya mereka menjadi contoh," tandasnya.
Bakri menilai dua legislator tersebut harusnya memiliki rasa malu terhadap masyarakat karena sudah menguasai dua mobil dinas. Apalagi keduanya kembali akan maju dalam pemilihan legislatif mendatang, sehingga kuat dugaan jika mobdin tersebut akan dijadikan sebagai pasilitas pribadi untuk melakukan kampanye politiknya.
"Sekarang tahun politik. Sehingga memungkinkan akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Makanya, harus segera ditarik," jelasnya.
Dia menambahkan, sebagai unsur pimpinan keduanya harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak terkesan serakah dengan pasilitas pemerintah, karena sudah ada masing-masing mobil dinas yang telah di bagikan sebelumnya.
Anehnya, mobil tersebut saat ini beredar informasi telah disulap menjadi mobil pribadi dengan menganti plat merah menjadi hitam.
"Yang jadi persoalan dana operasional kendaraan pastinya akan bertambah yang seharusnya hanya satu mobil, saat ini menjadi dua," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Bulukumba Andi Hamzah Pangky mengaku, pihaknya segera mengembalikan mobil dinas ke Pemkab Bulukumba. Menurutnya, selama ini belum dikembalikan karena status sebagai pinjam pakai.
“Kami segera kembalikan, dan semua mobil dinas lainya. Pengembalian ini guna menghindari pengunaan ke hal-hal yang salah. Apalagi, menjelang kampanye,” kata legislator asal Partai Golkar Bulukumba ini.
Upaya ini dilakukan karena permintaan pengembalian kebagian aset terkesan tidak diindahkan ketua DPRD dan wakil.
Kepala Bagian Aset Pemkab Bulukumba Sudarman mengungkapkan, pihaknya segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD menyangkut mobil dinas yang belum dikembalikan.
Seharusnya mereka mengembalikan karena sudah ada mobil baru pasca pembelian sebelumnya.
"Kami akan konsultasikan lebih awal dengan pimpinan. Kami belum bisa mengambil kesimpulan penarikanya," ucap dia, kepada KORAN SINDO, Minggu (29/9/2013).
Dia menjelaskan, pihaknya juga akan segera mendata jumlah mobdin yang masih dikuasai para pejabat maupun yang sedang pinjam pakai. Namun, jika memang pejabat berwenang sadar, maka dia harus mengembalikan.
"Kami akan melakukan pendataan ulang. Kami ingin tahu mobil dinas mana saja yang masih dikuasai yang belum dikembalikan. Sebab, jumlahnya kami belum ketahui berapa semua," ujarnya.
Koordinator Kopel Bulukumba Bagian Advokasi Anggaran Bakri Abu Bakar mengemukakan, tidak ada alasan ketua DPRD Andi Hamzah Pangki dan wakil ketua Andi Edy Manaf untuk tidak segera mengembalikan mobil dinas yang sejak lama di kuasainya.
"Saya harap dua legislator itu harus sadar diri untuk segera mengembalikan mobil dinas yang dikuasainya. Jangan karena pimpinan lantas seenaknya melanggar, seharusnya mereka menjadi contoh," tandasnya.
Bakri menilai dua legislator tersebut harusnya memiliki rasa malu terhadap masyarakat karena sudah menguasai dua mobil dinas. Apalagi keduanya kembali akan maju dalam pemilihan legislatif mendatang, sehingga kuat dugaan jika mobdin tersebut akan dijadikan sebagai pasilitas pribadi untuk melakukan kampanye politiknya.
"Sekarang tahun politik. Sehingga memungkinkan akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Makanya, harus segera ditarik," jelasnya.
Dia menambahkan, sebagai unsur pimpinan keduanya harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak terkesan serakah dengan pasilitas pemerintah, karena sudah ada masing-masing mobil dinas yang telah di bagikan sebelumnya.
Anehnya, mobil tersebut saat ini beredar informasi telah disulap menjadi mobil pribadi dengan menganti plat merah menjadi hitam.
"Yang jadi persoalan dana operasional kendaraan pastinya akan bertambah yang seharusnya hanya satu mobil, saat ini menjadi dua," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Bulukumba Andi Hamzah Pangky mengaku, pihaknya segera mengembalikan mobil dinas ke Pemkab Bulukumba. Menurutnya, selama ini belum dikembalikan karena status sebagai pinjam pakai.
“Kami segera kembalikan, dan semua mobil dinas lainya. Pengembalian ini guna menghindari pengunaan ke hal-hal yang salah. Apalagi, menjelang kampanye,” kata legislator asal Partai Golkar Bulukumba ini.
(lns)
