Syahrul tolak distribusikan Damkar Jepang
Minggu, 29 September 2013 - 15:18 WIB
Syahrul tolak distribusikan Damkar Jepang
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menolak untuk mendistribusikan 17 armada pemadam kebakaran (damkar) dan ambulance hibah dari Jepang ke kabupaten/kota.
Padahal menurut Gubernur dua periode ini telah ada beberapa kabupaten/kota yang sebelumnya telah mengajukan permohonan untuk memperoleh armada tersebut.
“Tidak ada bupati yang kita penuhi permintaannya. Kalau ada yang dipenuhi nanti Pemprov dikira pilih kasih lagi,” ungkapnya kepada media akhir pekan lalu.
Menurut Syahrul, 17 mobil yang terdiri atas lima mobil ambulance dan 12 armada damkar dari negeri sakura ini, akan diserahkan ke badan penanggulangan bencana provinsi.
Belasan mobil yang masih berjejer rapi di kantor Gubernur Sulsel tersebut telah tiba sejak awal September lalu.
Selain memiliki peralatan cukup lengkap, untuk mobil ambulance sudah berupa mobil matic. Sementara untuk unit damkar terbagi atas beberapa kelas.
Dua di antaranya unit kecil yang sangat cocok menjangkau lorong sempit di perkotaan.
Terpisah Sekretaris Komis E DPRD Sulsel Jafar Sodding mengaku baru mengetahui jika Pemprov Sulsel mendapatkan hibah dari negeri Jepang.
Karena itu, pihaknya berjanji akan mengevaluasi efektifitas penggunaan armada tersebut jika diberikan ke badan penanggulangan bencana provinsi.
“Saya belum pernah mendengar bahwa di badan penanggulangan bencana sudah ada SDM terlatih untuk armada kebakaran. Makanya harus kita evaluasi baik-baik. Jangan sampai tidak termanfaatkan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Jafar, bagi legislative ataupun pemberi hibah tentu saja tidak akan mempermasalahkan dimana penyaluran bantuan tersebut. Yang terpenting adalah berdayagunanya bagi masyarakat.
Sebab selama ini jika terjadi kebakaran, maka yang langsung turun menangani adalah dinas kebakaran kabupaten/kota setempat.
Karena itu, dia berharap Pemrov dapat memberikan jaminan jika badan penanggulangan bencana provinsi mampu menjalin komunikasi untuk bekerjasama dengan kabupaten/kota jika ada yang membutuhkan. Selain masyarakat dapat dengan mudah mengakses jika terjadi bencana.
Kepala Dinas Kebakaran Kota Makassar Imran Samad mengatakan, potensi kebakaran di Makassar cukup tinggi. Bahkan dalam satu hari bisa terjadi sampai tiga kasus kebakaran.
Dalam standar Dirjen pemerintahan umum, satu mobil diasumsikan melayani 15 ribu penduduk. Sehingga jika jumlah penduduk Makassar yang saat ini mencapai 1,4 juta, maka setidaknya dinas harus memiliki 94-95 mobil sangat jauh dengan jumlah armada yang dimiliki Makassar.
Untuk posko induk Makassar hanya memiliki 17 unit mobil, termasuk satu unit ambulans dan satu unit mobil evakuasi. Sementara tiga posko lainnya, dilengkapi tiga unit mobil.
“Armada ini belum cukup memadai untuk mengcover laju pertumbuhan Kota Makassar yang sangat tinggi. Saat ini kami mengajukan rencana penambahan dua unit mobil pemadam kebakaran dalam APBD-P. Mobil yang ada, hanya 10 unit yang berusia 10 tahun. Selebihnya adalah mobi tua,”katanya.
Padahal menurut Gubernur dua periode ini telah ada beberapa kabupaten/kota yang sebelumnya telah mengajukan permohonan untuk memperoleh armada tersebut.
“Tidak ada bupati yang kita penuhi permintaannya. Kalau ada yang dipenuhi nanti Pemprov dikira pilih kasih lagi,” ungkapnya kepada media akhir pekan lalu.
Menurut Syahrul, 17 mobil yang terdiri atas lima mobil ambulance dan 12 armada damkar dari negeri sakura ini, akan diserahkan ke badan penanggulangan bencana provinsi.
Belasan mobil yang masih berjejer rapi di kantor Gubernur Sulsel tersebut telah tiba sejak awal September lalu.
Selain memiliki peralatan cukup lengkap, untuk mobil ambulance sudah berupa mobil matic. Sementara untuk unit damkar terbagi atas beberapa kelas.
Dua di antaranya unit kecil yang sangat cocok menjangkau lorong sempit di perkotaan.
Terpisah Sekretaris Komis E DPRD Sulsel Jafar Sodding mengaku baru mengetahui jika Pemprov Sulsel mendapatkan hibah dari negeri Jepang.
Karena itu, pihaknya berjanji akan mengevaluasi efektifitas penggunaan armada tersebut jika diberikan ke badan penanggulangan bencana provinsi.
“Saya belum pernah mendengar bahwa di badan penanggulangan bencana sudah ada SDM terlatih untuk armada kebakaran. Makanya harus kita evaluasi baik-baik. Jangan sampai tidak termanfaatkan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Jafar, bagi legislative ataupun pemberi hibah tentu saja tidak akan mempermasalahkan dimana penyaluran bantuan tersebut. Yang terpenting adalah berdayagunanya bagi masyarakat.
Sebab selama ini jika terjadi kebakaran, maka yang langsung turun menangani adalah dinas kebakaran kabupaten/kota setempat.
Karena itu, dia berharap Pemrov dapat memberikan jaminan jika badan penanggulangan bencana provinsi mampu menjalin komunikasi untuk bekerjasama dengan kabupaten/kota jika ada yang membutuhkan. Selain masyarakat dapat dengan mudah mengakses jika terjadi bencana.
Kepala Dinas Kebakaran Kota Makassar Imran Samad mengatakan, potensi kebakaran di Makassar cukup tinggi. Bahkan dalam satu hari bisa terjadi sampai tiga kasus kebakaran.
Dalam standar Dirjen pemerintahan umum, satu mobil diasumsikan melayani 15 ribu penduduk. Sehingga jika jumlah penduduk Makassar yang saat ini mencapai 1,4 juta, maka setidaknya dinas harus memiliki 94-95 mobil sangat jauh dengan jumlah armada yang dimiliki Makassar.
Untuk posko induk Makassar hanya memiliki 17 unit mobil, termasuk satu unit ambulans dan satu unit mobil evakuasi. Sementara tiga posko lainnya, dilengkapi tiga unit mobil.
“Armada ini belum cukup memadai untuk mengcover laju pertumbuhan Kota Makassar yang sangat tinggi. Saat ini kami mengajukan rencana penambahan dua unit mobil pemadam kebakaran dalam APBD-P. Mobil yang ada, hanya 10 unit yang berusia 10 tahun. Selebihnya adalah mobi tua,”katanya.
(lns)
