KarSa curang, Pilgub Jatim harus diulang

Sindonews.com - Rencana pengungkapan bukti-bukti penggelembungan dana hibah dan bansos di dalam APBD yang dilakukan kubu Khofifah-Herman (Berkah) dalam sengketa Pilkada Jatim dinilai patut diapresiasi.

Pasalnya, jika terbukti, penggelembungan yang diduga dilakukan pasangan petahana, Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) dinilai akan masuk dalam koridor pidana politik yang sangat serius.

"Kasus penggelembungan dana hibah ini masuk dalam koridor pidana politik yang sangat serius seperti di Jawa Timur. Kenapa begitu, gampangnya APBD digelontorkan karena disana ada 22 anggota legislatif Demokrat tentu saja akan menyetujui APBD itu," sebut Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu, Adhie Massardi, Senin (23/9/2013).

Oleh karena itu, dirinya mendesak perlunya pemilihan ulang di Jawa Timur. "Saya kira setelah secara spektakuler MK memutuskan pemilu ulang di Sumatera Selatan karena menggunakan doping ini dan ini menjadi pelajaran tidak cukup hanya pemilu ulang aja, jadi ini harus didiskualifikasi," tegasnya.

Adhie menduga banyaknya kecurangan di Pilgub Jatim ini karena Jatim ini merupakan basis terakhir Partai Demokrat di Pulau Jawa.

"Ini karena di Banten kalah, DKI kalah, Jawa Barat kalah dan Jawa Tengah kalah, Pak De Karwo ini kan petinggi Partai Demokrat," terangnya.

"Di Jawa Timur saya ketemu jenderal intelijen dan beberapa menteri yang beroperasi disana," tandasnya.