Bermasalah, IMB Gateway Pasteur ditinjau ulang
Jum'at, 20 September 2013 - 11:45 WIB
Bermasalah, IMB Gateway Pasteur ditinjau ulang
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar siap mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Gateway Pasteur. Utamanya jika proyek tersebut terbukti menyalahi aturan.
"Sudah seharusnya seperti itu dan pemkot harus bisa mencabut izin itu," ungkap Deddy, saat ditemui wartawan, ketika menutup rapat kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, di Grand Hotel Universal, Jalan Setiabudi, Jumat (20/9/2013).
Menurut Deddy, perlu pengkajian ulang mengenai hal tersebut. Apalagi banyak keluhan dari masyarakat sekitar karena telah mencemari lingkungan. "Ya makanya, jika sudah ada keluhan seperti itu berarti ada hal yang tidak sesuai. Tentu akan diusut ulang," terangnya.
Seperti diketahui, warga Kecamatan Solokan Jeruk mengeluhkan tercemarnya air di tempat tinggal mereka saat apartemen itu di bangun. Selain itu mereka mengeluhkan banjir yang sebelum pembangunan apartemen tersebut tidak pernah terjadi.
Bahkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menyebutkan proyek tersebut berada di Kawasan Bandung Utara (KBU).
Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat terkait KBU, pembangunan di atas ketinggian 750 mdpl harus mendapat rekomendasi Gubernur. "Termasuk jika memang itu KBU, kita tanya rekomendasinya," tukasnya.
"Sudah seharusnya seperti itu dan pemkot harus bisa mencabut izin itu," ungkap Deddy, saat ditemui wartawan, ketika menutup rapat kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, di Grand Hotel Universal, Jalan Setiabudi, Jumat (20/9/2013).
Menurut Deddy, perlu pengkajian ulang mengenai hal tersebut. Apalagi banyak keluhan dari masyarakat sekitar karena telah mencemari lingkungan. "Ya makanya, jika sudah ada keluhan seperti itu berarti ada hal yang tidak sesuai. Tentu akan diusut ulang," terangnya.
Seperti diketahui, warga Kecamatan Solokan Jeruk mengeluhkan tercemarnya air di tempat tinggal mereka saat apartemen itu di bangun. Selain itu mereka mengeluhkan banjir yang sebelum pembangunan apartemen tersebut tidak pernah terjadi.
Bahkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menyebutkan proyek tersebut berada di Kawasan Bandung Utara (KBU).
Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat terkait KBU, pembangunan di atas ketinggian 750 mdpl harus mendapat rekomendasi Gubernur. "Termasuk jika memang itu KBU, kita tanya rekomendasinya," tukasnya.
(san)
