Walhi: Gateway Pasteur sebabkan banjir
Jum'at, 20 September 2013 - 10:38 WIB
Walhi: Gateway Pasteur sebabkan banjir
A
A
A
Sindonews.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat (Jabar) menilai pembangunan Apartemen Gateway Pasteur dapat merusak lingkungan. Jika dibiarkan, kerusakan akan bertambah parah.
“Saat ini masyarakat mengeluh karena air yang keruh. Jika dibiarkan, mata air akan tertutup dari urukan proyek,” tutur Direktur Walhi Jabar Dadan Ramdan, saat dihubungi Sindonews, Jumat (20/9/13).
Menurut Dadan, pembangunan apartemen dapat merugikan masyarakat yang berada di dataran lebih rendah, karena tidak adanya tanah resapan. Potensi banjir pun menjadi rawan terjadi.
Seperti diketahui, warga Kecamatan Solokan Jeruk melaporkan pencemaran lingkungan akibat pembangunan apartemen tersebut kepada Ombudsman Jawa Barat. Warga mengeluhkan pencemaran air dan banjir yang sebelum pembangunan apartemen tidak terjadi.
“Wajar jika sekarang banjir, karena memang pohon yang tadinya menyerap air sudah tidak ada. Hal itu berpotensi berlanjut karena memasuki musim hujan,” terangnya.
Dengan kondisi seperti itu, perlu ada tindakan tegas dari pemerintah. Karena disinyalir pembangunan tersebut berada di Kawasan Bandung Utara.
"Pemerintah tentunya harus bertindak sebelum kerusakan lingkungan berlanjut. Sekaligus selidiki proses pemberian IMB kepada kontraktor," pungkasnya.
“Saat ini masyarakat mengeluh karena air yang keruh. Jika dibiarkan, mata air akan tertutup dari urukan proyek,” tutur Direktur Walhi Jabar Dadan Ramdan, saat dihubungi Sindonews, Jumat (20/9/13).
Menurut Dadan, pembangunan apartemen dapat merugikan masyarakat yang berada di dataran lebih rendah, karena tidak adanya tanah resapan. Potensi banjir pun menjadi rawan terjadi.
Seperti diketahui, warga Kecamatan Solokan Jeruk melaporkan pencemaran lingkungan akibat pembangunan apartemen tersebut kepada Ombudsman Jawa Barat. Warga mengeluhkan pencemaran air dan banjir yang sebelum pembangunan apartemen tidak terjadi.
“Wajar jika sekarang banjir, karena memang pohon yang tadinya menyerap air sudah tidak ada. Hal itu berpotensi berlanjut karena memasuki musim hujan,” terangnya.
Dengan kondisi seperti itu, perlu ada tindakan tegas dari pemerintah. Karena disinyalir pembangunan tersebut berada di Kawasan Bandung Utara.
"Pemerintah tentunya harus bertindak sebelum kerusakan lingkungan berlanjut. Sekaligus selidiki proses pemberian IMB kepada kontraktor," pungkasnya.
(san)
