TAPD ajukan tambahan APBD Rp310 miliar

Sindonews.com - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengajukan penambahan belanja daerah dalam APBD perubahan sebesar Rp310 miliar.

Belanja tertinggi yang diajukan oleh TAPD untuk belanja pegawai yang mencapai Rp1,1 triliun. Hal itu terungkap dalam rapat Banggar dengan TAPD Kabupaten Karawang.

Plt Sekda, Teddy Rusfendi mengatakan, untuk APBD Perubahan direncanakan sebesar Rp2,59 triliun, ada penambahan sebesar Rp239 miliar atau bertambah 10,17 persen.

Pendapatan itu terdiri dari PAD sebesar Rp571 miliar bertambah Rp91 miliar atau 18,99 persen, dana perimbangan sebesar Rp1,4 triliun bertambah Rp9,8 miliar atau 0,66 persen.

"Pendapatan lain-lain yang sah diproyeksikan sebesar Rp523 miliar bertambah Rp138 miliar atau 35,92 persen," ujarnya dihadapan anggota Banggar DPRD, di ruang rtapat DPRD, Jalan Ahmad Yani Kabupaten Karawang, Selasa (17/9/2013).

Dikatakan, untuk belanja tidak langsung dalam APBD Perubahan diproyeksikan sebesar Rp 1,4 triliun bertambah Rp157 miliar atau 12,44 persen. Proyeksi terbesar dalam belanja tidak langsung itu adalah belanja pegawai yang mencapai Rp1,1 triliun.

"Adanya regulasi baru untuk penambahan tunjangan PNS, sehingga belanja pegawai harus ditambah," katanya.

Dijelaskan, untuk belanja langsung diproyeksikan sebesar Rp1,6 triliun bertambah Rp152 miliar atau 10,09 persen.

"Kita juga megalami defisit sebesar Rp70 miliar dan bisa ditutupi oleh penerimaan pembiayaan yang bersumber dari silpa tahun anggaran sebelumnya," jelasnya.

Teddy menambahkan bahwa belanja pegawai yang diproyeksikan sebesar Rp1,1 triliun terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp762 miliar, tambahan penghasilan PNS sebesar Rp356 miliar. Penambahan tunjangan itu berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan tunjangan profesi guru.

Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, Acep Jamhuri menyatakan jika akan focus untuk memperbaiki infrastruktur maka diperlukan penambahan anggaran pada APBD perubahan sebesar Rp102 miliar.

"Kita melakukan pembangunan untuk infrastruktur jalan dan drainase serta jembatan," katanya.

Selain itu, lanjutnya, penambahan itu diproyeksikan untuk pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. "Kami juga sudah menyiapkan untuk anggaran pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar Rp37 miliar," tukasnya.

Ketua Banggar, Warman menyatakan jika APBD perubahan itu diproyeksikan untuk rencana kegiatan dalam APBD murni. Agar penyerapan anggarannya itu bisa maksimal dan tidak terlalu besar Silpa tahun 2013 ini. “Reposisi anggaran harus dilakukan jika anggaran itu tidak terserap,” tandasnya.

Menurutnya, besaran penerimaan juga harus sebanding dengan besaran penyerapan untuk pembangunan. Sebab pemerintah bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan uang dari masyarakat dengan sebaik mungkin.

“Kita berharap Sipla tahun ini tidak terlalu tinggi seperti tahun lalu yang mencapai Rp500 miliar,” katanya.