Digugat Rp1 M, Pemkot Tangerang anggap sesuai prosedur
Selasa, 17 September 2013 - 16:42 WIB
Digugat Rp1 M, Pemkot Tangerang anggap sesuai prosedur
A
A
A
Sindonews.com - Setelah sempat ditunda selama tiga minggu, akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memberikan jawaban atas gugatan PT Billy Sinar Pratama dalam dugaan kasus pembongkaran reklame secara paksa.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, pihak Pemkot Tangerang dan Provinsi Banten memberikan berkas jawaban kepada Ketua Majelis Hakim Busteri.
Namun Hakim tidak membacakan isi jawaban tergugat karena PT Billy Sinar Pratama ingin mempelajari terlebih dahulu surat jawaban tersebut. Lalu, pihak perusahaan jasa iklan itu meminta waktu dua minggu kepada hakim untuk memberikan tanggapan atas jawaban tergugat atau replik.
Usai sidang, kuasa hukum Pemkot Tangerang, Diah Ruri Salaswati mengatakan, dalam jawaban tersebut, Pemkot Tangerang sudah melaksanakan pembongkaran reklame sesuai hukum yang berlaku.
"Pada prinsipnya kita sudah kimimkan jawaban ke hakim. Tidak ada perbuatan yang melanggar ketentuan," katanya kepada wartawan, di lokasi, Selasa (17/9/2013).
Dengan jawaban tersebut, Dia berharap, majelis hakim bisa memberikan keputusan yang adil.
"Jawaban kita sudah jelas. Jadi saya harap tidak membentuk opini dan objektifitas hakim dalam perkara ini ada," ujarnya.
Kuasa Hukum Penggugat Sabeni mengatakan, pihaknya akan mempelajari semua jawaban pihak Pemkot Tangerang sebagai pertimbangan mengajukan replik.
"Nanti saya lihat jawaban dan pelajari secara seksama. Kepastian hukumnya akan kita tuangkan dalam bentuk replik," katanya.
Terkait jawaban Pemkot Tangerang soal pembongkaran sudah sesuai aturan, Sabeni akan melihat dasar hukum yang digunakan Pemkot. "Nanti kita lihat, sifatnya mengada-ngada atau tidak," katanya.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Tangerang digugat Rp1 miliar oleh PT Billy Sinar Pratama karena diduga merobohkan reklame milik perusahaan jasa periklanan tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Gugatan yang diajukan Direktur PT Billy Sinar Pratama Yanti berawal dari perlakuan diskriminasi yang dilakukan Pemkot Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten.
Penggugat merasa dirugikan karena reklame billboard miliknya yang dipasang di Jalan Jenderal Sudirman, Modernland, Kota Tangerang dibongkar paksa oleh aparat Satpol PP Kota Tangerang dan Provinsi Banten pada 6 Juli 2013 tanpa pemberitahuan secara lisan maupun tertulis.
Akibat pembongkaran secara paksa itu, penggugat mengalami kerugian secara materil Rp400 juta dan kerugian secara imateril sebesar Rp1 miliar.
Papan billboard milik PT Billy Sinar Pratama sudah berdiri sejak lima tahun yang lalu. Pada saat awal tahun 2011, perusahaan tidak bisa memperpanjang izin, meski sudah melayangkan surat perpanjangan secara terulis maupun lisan. Penggugat mensinyalir ada persaingan bisnis.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, pihak Pemkot Tangerang dan Provinsi Banten memberikan berkas jawaban kepada Ketua Majelis Hakim Busteri.
Namun Hakim tidak membacakan isi jawaban tergugat karena PT Billy Sinar Pratama ingin mempelajari terlebih dahulu surat jawaban tersebut. Lalu, pihak perusahaan jasa iklan itu meminta waktu dua minggu kepada hakim untuk memberikan tanggapan atas jawaban tergugat atau replik.
Usai sidang, kuasa hukum Pemkot Tangerang, Diah Ruri Salaswati mengatakan, dalam jawaban tersebut, Pemkot Tangerang sudah melaksanakan pembongkaran reklame sesuai hukum yang berlaku.
"Pada prinsipnya kita sudah kimimkan jawaban ke hakim. Tidak ada perbuatan yang melanggar ketentuan," katanya kepada wartawan, di lokasi, Selasa (17/9/2013).
Dengan jawaban tersebut, Dia berharap, majelis hakim bisa memberikan keputusan yang adil.
"Jawaban kita sudah jelas. Jadi saya harap tidak membentuk opini dan objektifitas hakim dalam perkara ini ada," ujarnya.
Kuasa Hukum Penggugat Sabeni mengatakan, pihaknya akan mempelajari semua jawaban pihak Pemkot Tangerang sebagai pertimbangan mengajukan replik.
"Nanti saya lihat jawaban dan pelajari secara seksama. Kepastian hukumnya akan kita tuangkan dalam bentuk replik," katanya.
Terkait jawaban Pemkot Tangerang soal pembongkaran sudah sesuai aturan, Sabeni akan melihat dasar hukum yang digunakan Pemkot. "Nanti kita lihat, sifatnya mengada-ngada atau tidak," katanya.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Tangerang digugat Rp1 miliar oleh PT Billy Sinar Pratama karena diduga merobohkan reklame milik perusahaan jasa periklanan tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Gugatan yang diajukan Direktur PT Billy Sinar Pratama Yanti berawal dari perlakuan diskriminasi yang dilakukan Pemkot Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten.
Penggugat merasa dirugikan karena reklame billboard miliknya yang dipasang di Jalan Jenderal Sudirman, Modernland, Kota Tangerang dibongkar paksa oleh aparat Satpol PP Kota Tangerang dan Provinsi Banten pada 6 Juli 2013 tanpa pemberitahuan secara lisan maupun tertulis.
Akibat pembongkaran secara paksa itu, penggugat mengalami kerugian secara materil Rp400 juta dan kerugian secara imateril sebesar Rp1 miliar.
Papan billboard milik PT Billy Sinar Pratama sudah berdiri sejak lima tahun yang lalu. Pada saat awal tahun 2011, perusahaan tidak bisa memperpanjang izin, meski sudah melayangkan surat perpanjangan secara terulis maupun lisan. Penggugat mensinyalir ada persaingan bisnis.
(mhd)
