Gubernur Aher didesak tolak moratorium pemekaran
Senin, 16 September 2013 - 18:11 WIB
Gubernur Aher didesak tolak moratorium pemekaran
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan (KP2-KGS) Dedi Kurniawan mendesak Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk bersama-sama rakyat Garut Selatan menolak moratorium pemekaran.
Untuk itu, pihaknya bersama dua calon daerah otonomi baru yakni Bogor Barat dan Sukabumi Utara akan mendatangi Gedung Sate dan membicarakan persoalan itu.
"Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menolak moratorium pemekaran ke pemerintah pusat. Malam ini kita akan mengadakan rapat dengan daerah di Cianjur,” ujarnya, kepada wartawan, Senin (16/9/2103).
Lebih jauh, dia menilai sikap pemerintah tidak konsisten. Sebab, pada beberapa bulan yang lalu pemerintah mengesahkan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sebagai DOB atau pemecahan dari Kabupaten Ciamis.
“Pemerintah jangan sampai menunggu manuver politik dari kami, seperti daerah lain untuk memerdekakan diri. Karena isu itu sangat mungkin, apalagi Garut merupakan basis DI/TII,” ancamnya.
Seperti diketahui, Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyatakan menolak pembahasan daerah baru Garut Selatan dengan alasan masih terikat moratorium atau penundaan pembentukan daerah baru.
Alasan lainnya, karena pemerintah masih mengatur pemetaan, penggabungan, dan penghapusan daerah.
Berdasarkan informasi yang terhimpun, Garut Selatan masuk ke daftar 65 calon DOB yang ditolak oleh pemerintah pusat. Hal ini kontan menimbulkan reaksi dari rakyat Garut yang menginginkan pemekaran selekas-lekasnya.
Untuk itu, pihaknya bersama dua calon daerah otonomi baru yakni Bogor Barat dan Sukabumi Utara akan mendatangi Gedung Sate dan membicarakan persoalan itu.
"Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menolak moratorium pemekaran ke pemerintah pusat. Malam ini kita akan mengadakan rapat dengan daerah di Cianjur,” ujarnya, kepada wartawan, Senin (16/9/2103).
Lebih jauh, dia menilai sikap pemerintah tidak konsisten. Sebab, pada beberapa bulan yang lalu pemerintah mengesahkan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sebagai DOB atau pemecahan dari Kabupaten Ciamis.
“Pemerintah jangan sampai menunggu manuver politik dari kami, seperti daerah lain untuk memerdekakan diri. Karena isu itu sangat mungkin, apalagi Garut merupakan basis DI/TII,” ancamnya.
Seperti diketahui, Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyatakan menolak pembahasan daerah baru Garut Selatan dengan alasan masih terikat moratorium atau penundaan pembentukan daerah baru.
Alasan lainnya, karena pemerintah masih mengatur pemetaan, penggabungan, dan penghapusan daerah.
Berdasarkan informasi yang terhimpun, Garut Selatan masuk ke daftar 65 calon DOB yang ditolak oleh pemerintah pusat. Hal ini kontan menimbulkan reaksi dari rakyat Garut yang menginginkan pemekaran selekas-lekasnya.
(san)
