DPRD Garut mosi tidak percaya pemerintah
Senin, 16 September 2013 - 17:33 WIB
DPRD Garut mosi tidak percaya pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Asep Suryana mengatakan, pihaknya akan meminta pimpinan dewan untuk membuat nota atau surat mosi tidak percaya terhadap pemerintah pusat dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 11, bila pemekaran Garut Selatan ditolak.
“Kami juga siap menggelar tenda di Senayan dan kantor Kementerian Dalam Negeri,” katanya mengancam, saat mendengar pemekaran wilayah Garut Selatan ditolak pemerintah pusat, Senin (16/9/2013).
Menurut Asep, pemekaran Garut Selatan tidak dilandaskan oleh kepentingan politik golongan. Melainkan menjadi keinginan masyarakat luas sejak 2008. Lagipula, alasan lain pemecahan wilayah ini disebabkan oleh luas wilayah dan jumlah penduduk yang tidak sebanding.
“Akibatnya pelayanan publik tidak dapat dirasakan masyarakat. Bahkan, pembangunan juga tidak dapat menyentuh masyarakat yang berada di wilayah selatan. Ini (pemekaran) soal kebutuhan, bukan ditunggangi kepentingan elit,” tegasnya.
Senada, Ketua Dewan Kehormatan DPRD Garut Yayat Hidayat mengaku mendukung rencana para politikus Garut tersebut. Lantaran sikap itu diambil untuk memperjuangkan masyarakat di kawasan Garut Selatan. Untuk itu, pihaknya tidak akan memberikan sanksi bagi anggota DPRD Garut yang melakukan mogok.
"Selama sikap yang dilakukan oleh anggota DPRD sesuai dengan aturan, tidak akan menjadi masalah. Kalau untuk memperjuangkan nasib rakyat, saya kira silakan,” tukasnya.
Berdasarkan informasi yang terhimpun, Garut Selatan masuk ke daftar 65 calon DOB yang ditolak oleh pemerintah pusat. Hal ini kontan menimbulkan reaksi dari rakyat Garut yang menginginkan pemekaran selekasnya. (san)
“Kami juga siap menggelar tenda di Senayan dan kantor Kementerian Dalam Negeri,” katanya mengancam, saat mendengar pemekaran wilayah Garut Selatan ditolak pemerintah pusat, Senin (16/9/2013).
Menurut Asep, pemekaran Garut Selatan tidak dilandaskan oleh kepentingan politik golongan. Melainkan menjadi keinginan masyarakat luas sejak 2008. Lagipula, alasan lain pemecahan wilayah ini disebabkan oleh luas wilayah dan jumlah penduduk yang tidak sebanding.
“Akibatnya pelayanan publik tidak dapat dirasakan masyarakat. Bahkan, pembangunan juga tidak dapat menyentuh masyarakat yang berada di wilayah selatan. Ini (pemekaran) soal kebutuhan, bukan ditunggangi kepentingan elit,” tegasnya.
Senada, Ketua Dewan Kehormatan DPRD Garut Yayat Hidayat mengaku mendukung rencana para politikus Garut tersebut. Lantaran sikap itu diambil untuk memperjuangkan masyarakat di kawasan Garut Selatan. Untuk itu, pihaknya tidak akan memberikan sanksi bagi anggota DPRD Garut yang melakukan mogok.
"Selama sikap yang dilakukan oleh anggota DPRD sesuai dengan aturan, tidak akan menjadi masalah. Kalau untuk memperjuangkan nasib rakyat, saya kira silakan,” tukasnya.
Berdasarkan informasi yang terhimpun, Garut Selatan masuk ke daftar 65 calon DOB yang ditolak oleh pemerintah pusat. Hal ini kontan menimbulkan reaksi dari rakyat Garut yang menginginkan pemekaran selekasnya. (san)
(hyk)
