Dewan khawatir Pilkades serentak picu konflik

Sindonews.com - DPRD Blitar meminta pemerintah melakukan pengawasan serius terhadap 156 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan secara serentak Oktober 2013 mendatang.

Jika tidak diawasi secara serius, legislatif khawatir proses politik di tingkat desa tersebut bisa menimbulkan konflik horizontal.

"Selain sosialisasi, eksekutif harus melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat yang ada. Sebab bagaimanapun proses politik serentak rawan menimbulkan konflik, " ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Abdul Munib kepada wartawan, Jumat (13/9/2013).

Selain kelancaran, Munib menilai faktor keamanan menjadi modal utama suksesnya pilkades serentak.

"Dan seluruh faktor yang mampu menimbulkan konflik harus diantisipasi sejak dini, " tukasnya.

Secara terpisah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar Suhendro Winarso mengatakan hingga kini masih 60 desa yang sudah mulai membuka pendaftaran pilkades.

"Sebab situasi dan kondisi masing-masing desa adalah berbeda. Karenanya proses pelaksanaan tidak sama, " ujar Suhendro.

Pemkab sengaja membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk tekhnis (juknis) yang luwes. Artinya pemkab tidak terlalu memaksakan proses pilkades harus selesai seragam.

Namun mengingat waktu pelaksanaan 27 Oktober 2013 yang sudah semakin dekat, Suhendro meminta desa-desa yang belum segera mempersiapkan diri.

"Dan sebagai antisipasi terjadinya potensi konflik kita terus melakukan komunikasi dengan para pemuka dan tokoh-tokoh di desa, "pungkasnya.