Kursi CPNS Kabupaten Blitar dijual Rp100 juta?

Kamis, 12 September 2013 - 18:01 WIB
Kursi CPNS Kabupaten...
Kursi CPNS Kabupaten Blitar dijual Rp100 juta?
A A A
Sindonews.com - Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga honorer guru kategori 2 (K2) di Kabupaten Blitar dibayangi isu jual beli kursi. Setiap kursi djual Rp100 juta.

Dari data yang dihimpun, ada sejumlah oknum pegawai di dinas pendidikan yang saat ini tengah bergerilya di lingkungan tenaga honorer.

Secara diam-diam mereka melemparkan tawaran kepastian menjadi CPNS bagi honorer yang bersedia membayar.

"Teknisnya uang dibayarkan di muka dan honorer diminta menyerahkan nomor ujianya," terang salah seorang sumber di lingkungan Pemkab Blitar, Kamis (12/9/2013).

Tidak hanya semata menjamin diterima, untuk meyakinkan itu calo CPNS akan memberikan kunci jawaban.

Dari informasi yang berkembang, meski materi soal berasal dari pusat, pemerintah daerah setempat yang ditunjuk untuk menggandakan.

"Karenanya, soal yang digandakan di daerah ini menjadi celah para oknum untuk bermain, "terangnya.

Tidak hanya kepada kelompok honorer guru, para calo ini juga bergerak ke honorer tenaga tekhnis.

Informasi yang terhimpun, dari jumlah 1.556 honorer K2, rekrutmen yang digelar 3 November 2013 tersebut hanya akan mengambil 300 CPNS. Sementara dari jumlah 1.556, 1295 diantaranya adalah honorer guru.

"Yang pasti isu ini telah meresahkan, " pungkas sumber.

Dikonfirmasi secara terpisah PLH Kepala Dinas Pendidikan Heru Pujianto langsung membantah. Menurutnya, kabar yang beredar tersebut tidak benar.

"Tidak benar itu. Tidak ada praktik seperti itu. Kami menghimbau kepada para honorer untuk mengabaikan kabar yang beredar, "ujarnya.

Tidak hanya itu, Heru mengaku sudah mengeluarkan instruksi kepada UPTD melakukan sosialisasi ke seluruh jajaran.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Abdul Munib meminta pemkab untuk membentuk tim khusus pengawasan CPNS. Jika memang terbukti, ia merekomendasikan untuk penjatuhan sanksi tegas.

"Jika terbukti tentu harus diusut secara hukum,"ujarnya.
(lns)
Berita Terkait
Pengumuman! Tahun Ini...
Pengumuman! Tahun Ini Tidak Ada Rekrutmen CPNS
BKN Sulsel Pastikan...
BKN Sulsel Pastikan Ujian SKB CPNS Tetap Dilaksanakan
Daftar Lengkap Formasi...
Daftar Lengkap Formasi dan Lowongan CPNS 2023, Ini Rinciannya
Corona, Pelamar CPNS...
Corona, Pelamar CPNS Bebas Pilih Lokasi Tes SKB di Luar Domisili
153 Instansi Gelar Tes...
153 Instansi Gelar Tes Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Hari Ini
Seleksi CPNS 2021 Segera...
Seleksi CPNS 2021 Segera Dibuka, Persiapan Diri Jadi Kunci
Berita Terkini
12 Wilayah Indonesia...
12 Wilayah Indonesia Siaga Tsunami Pascagempa M7,7 yang Berpusat di Filipina
23 menit yang lalu
Peringatan Dini Tsunami...
Peringatan Dini Tsunami di Sulut, Gorontalo, Sulteng, Malut, Kaltim Pasca Gempa M7,7
47 menit yang lalu
3 Yayasan Sah di Bawah...
3 Yayasan Sah di Bawah UIN Jakarta, Pengacara: Klaim Sepihak Akan Berdampak Hukum
6 jam yang lalu
Imigrasi Semarang Bongkar...
Imigrasi Semarang Bongkar Praktik Love Scamming, Tangkap 4 WNA China
11 jam yang lalu
Keluhkan Bongkar Muat...
Keluhkan Bongkar Muat Batu Bara di Laut, Nelayan Pulau Ampel: Jadi Susah Tangkap Ikan
11 jam yang lalu
Makin Fleksibel! Keliling...
Makin Fleksibel! Keliling Dunia Nggak Masalah, Daftar BRImo Kini Bisa dari 15 Negara
11 jam yang lalu
Infografis
Rp708 Juta per Jam,...
Rp708 Juta per Jam, Biaya Operasional F-35 Israel Sekali Terbang
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved