Utang Bonbin tanggung jawab Pemkot Bandung
Rabu, 11 September 2013 - 15:18 WIB
Utang Bonbin tanggung jawab Pemkot Bandung
A
A
A
Sindonews.com - Fakta-fakta baru mengenai utang Kebon Binatang (Bonbin) Bandung yang membengkak hingga sampai Rp2,4 miliar muncul setelah DPRD Kota Bandung melakukan pertemuan dengan pengurus Yayasan Bonbin
Humas Yayasan Bonbin Bandung, Sudaryo, menjelaskan jika sebelumnya Pemkot Bandung selalu melakukan jemput bola untuk masalah pembayaran sewa yang sudah melakukan kesepakatan.
Sejak Pemkot menolak pembayaran dengan alasan perjanjian sewa harus diperbarui, pihaknya hanya menunggu. Tapi, perjanjian itu tak kunjung ada.
"Kan katanya jangan dulu bayar, karena belum ada perjanjian yang baru. Jadi kita sayangkan hal itu sampai akhirnya membuat tagihan. Bukan Rp2,4 miliar tapi Rp1,9 miliar yang ditagihkan kepada kita termasuk pajaknya," terang Sudaryo, Rabu (11/9/2013).
Ditegaskan Sudaryo, pihaknya tidak membayar sewa bukan karena tidak mampu tapi karena yayasan menunggu kerja sama diperpanjang.
"Jadi kalau denda itu kan bukan salah kami," ucapnya.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu, mengatakan dari hasil pertemuan terungkap jika sebenarnya pihak yayasan telah memiliki etiket baik.
"Justru yang disayangkan DPKAD tidak merespon etiket baik itu denhan baik sejak 2007," jelasnya.
Pihaknya berharap, ke depan pemkot segera melakukan klarifikasi dengan menggelar pertemuan dengan pihak yayasan untuk mencari solusi.
Menurutnya, dalam hal ini Pemkot harus bertanggung jawab karena ada pembiaran, hingga tidak pernah ada tagihan pajak.
"Diharapkan nanti pertemuan itu bisa memunculkan solusi berupa negosiasi yang saling menguntungkan," pungkasnya.
Humas Yayasan Bonbin Bandung, Sudaryo, menjelaskan jika sebelumnya Pemkot Bandung selalu melakukan jemput bola untuk masalah pembayaran sewa yang sudah melakukan kesepakatan.
Sejak Pemkot menolak pembayaran dengan alasan perjanjian sewa harus diperbarui, pihaknya hanya menunggu. Tapi, perjanjian itu tak kunjung ada.
"Kan katanya jangan dulu bayar, karena belum ada perjanjian yang baru. Jadi kita sayangkan hal itu sampai akhirnya membuat tagihan. Bukan Rp2,4 miliar tapi Rp1,9 miliar yang ditagihkan kepada kita termasuk pajaknya," terang Sudaryo, Rabu (11/9/2013).
Ditegaskan Sudaryo, pihaknya tidak membayar sewa bukan karena tidak mampu tapi karena yayasan menunggu kerja sama diperpanjang.
"Jadi kalau denda itu kan bukan salah kami," ucapnya.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu, mengatakan dari hasil pertemuan terungkap jika sebenarnya pihak yayasan telah memiliki etiket baik.
"Justru yang disayangkan DPKAD tidak merespon etiket baik itu denhan baik sejak 2007," jelasnya.
Pihaknya berharap, ke depan pemkot segera melakukan klarifikasi dengan menggelar pertemuan dengan pihak yayasan untuk mencari solusi.
Menurutnya, dalam hal ini Pemkot harus bertanggung jawab karena ada pembiaran, hingga tidak pernah ada tagihan pajak.
"Diharapkan nanti pertemuan itu bisa memunculkan solusi berupa negosiasi yang saling menguntungkan," pungkasnya.
(lns)
