Datangi Gedung Sate, ini petuah BPK bagi Aher
Selasa, 10 September 2013 - 17:56 WIB
Datangi Gedung Sate, ini petuah BPK bagi Aher
A
A
A
Sindonews.com - Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini mendatangi Gedung Sate di Kota Bandung, Jawa Barat. Apa maksud kedatangan BPK ke pusat pemerintahan Pemprov Jawa Barat?
Ketua BPK RI Hadi Poernomo, mengatakan tujuannya ke Gedung Sate adalah untuk mengimbau Pemprov Jawa Barat melaksanakan transaksi keuangan dalam proyek tender pemerintah melalui bentuk non tunai. Itu agar kesempatan untuk melakukan korupsi bisa ditekan dan diminalisir.
"Kejadian KKN itu karena ada niat dan kesepatan. Niat tidak mungkin kita tutup, tapi kesempatannya kita tutup," ujar Hadi di Gedung Sate, Bandung, Jabar, Selasa (10/9/2013)
Dengan cara seperti itu, pihak yang ingin korupsi akan kesulitan. Bahkan upaya mereka akan tercium dengan mudah jika transaksi keuangan dilakukan dengan non tunai. Sebab penelusuran BPK akan lebih mudah.
"Ini juga akan memudahkan gubernur untuk melakukan pengawasan (transaksi keuangan)," ungkapnya.
Ia berharap, transaksi keuangan dari pihak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya melakukan transaksi keuangan non tunai. Sebab saat ini masih ada transaksi tunai yang dijalankan dalam sejumlah tender.
"Kalau melanggar ada sanksinya, wanprestasi, artinya kalau tidak dilaksanakan kontrak anda bisa dicopot, diblacklist," tegas Hadi.
Ketua BPK RI Hadi Poernomo, mengatakan tujuannya ke Gedung Sate adalah untuk mengimbau Pemprov Jawa Barat melaksanakan transaksi keuangan dalam proyek tender pemerintah melalui bentuk non tunai. Itu agar kesempatan untuk melakukan korupsi bisa ditekan dan diminalisir.
"Kejadian KKN itu karena ada niat dan kesepatan. Niat tidak mungkin kita tutup, tapi kesempatannya kita tutup," ujar Hadi di Gedung Sate, Bandung, Jabar, Selasa (10/9/2013)
Dengan cara seperti itu, pihak yang ingin korupsi akan kesulitan. Bahkan upaya mereka akan tercium dengan mudah jika transaksi keuangan dilakukan dengan non tunai. Sebab penelusuran BPK akan lebih mudah.
"Ini juga akan memudahkan gubernur untuk melakukan pengawasan (transaksi keuangan)," ungkapnya.
Ia berharap, transaksi keuangan dari pihak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya melakukan transaksi keuangan non tunai. Sebab saat ini masih ada transaksi tunai yang dijalankan dalam sejumlah tender.
"Kalau melanggar ada sanksinya, wanprestasi, artinya kalau tidak dilaksanakan kontrak anda bisa dicopot, diblacklist," tegas Hadi.
(kri)
