Soeharto belum tepat dijadikan nama jalan
Kamis, 05 September 2013 - 16:10 WIB
Soeharto belum tepat dijadikan nama jalan
A
A
A
Sindonews.com - Usulan Jalan Medan Merdeka Barat diubah namanya menjadi Jalan Soeharto terus menuai kontroversi. Bahkan nama Presiden RI ke-2 tersebut dinilai belum layak dijadikan nama jalan.
"Masih banyak hal yang sifatnya dengan pelanggaran HAM terjadi di zaman Pak Harto, sebelum di selesaikan secara hukum menurut saya belum layak," ujar putri sulung Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid, Alissa Wahid, usai pemutaran film dokumenter karya Robert Lemelson di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (5/9/2013).
Koorditor Gusdurian ini menegaskan, jika mau mengubah nama jalan protokol dengan nama Soeharto, maka kasus HAM yang terjadi di era Orde Baru harus diselesaikan secara hukum.
"Ada tahapannya, clear-kan dulu secara hukum sudah oke apa belum, kalau secara hukum sudah oke, monggo mau jadi nama jalan, mau jadi pahlawan ya," kata dia.
Jika nama Soeharto dipaksakan menjadi nama jalan, maka akan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Alissa menyarankan politikus harus sadar bahwa rakyat saat ini sudah cerdas, sehingga tidak bisa dibohongi.
"Kalau tetap dijadikan nama jalan sebelum proses klarifikais melalui hukum, akan melukai banyak orang dan akan menjadi pekerjaan rumah lagi kayak 1965," tukasnya.
Sebelumnya, Panitia Delegasi 17 mengusulkan pada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk pengabadian para pahlawan menjadi nama gedung dan nama jalan di Jakarta.
Panitia Delegasi 17 pun mengusulkan nama Jalan Medan Merdeka Barat diubah menjadi Jalan Soeharto dan Jalan Medan Merdeka Timur menjadi Jalan Ali Sadikin.
Setelah mendengar usulan itu, Jokowi menyatakan akan menyampaikannya kepada Presiden dan menyetujui untuk mengganti nama di Jalan Medan Merdeka Selatan dan Medan Merdeka Utara dengan nama Jalan Soekarno dan Jalan Mohamad Hatta.
"Masih banyak hal yang sifatnya dengan pelanggaran HAM terjadi di zaman Pak Harto, sebelum di selesaikan secara hukum menurut saya belum layak," ujar putri sulung Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid, Alissa Wahid, usai pemutaran film dokumenter karya Robert Lemelson di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (5/9/2013).
Koorditor Gusdurian ini menegaskan, jika mau mengubah nama jalan protokol dengan nama Soeharto, maka kasus HAM yang terjadi di era Orde Baru harus diselesaikan secara hukum.
"Ada tahapannya, clear-kan dulu secara hukum sudah oke apa belum, kalau secara hukum sudah oke, monggo mau jadi nama jalan, mau jadi pahlawan ya," kata dia.
Jika nama Soeharto dipaksakan menjadi nama jalan, maka akan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Alissa menyarankan politikus harus sadar bahwa rakyat saat ini sudah cerdas, sehingga tidak bisa dibohongi.
"Kalau tetap dijadikan nama jalan sebelum proses klarifikais melalui hukum, akan melukai banyak orang dan akan menjadi pekerjaan rumah lagi kayak 1965," tukasnya.
Sebelumnya, Panitia Delegasi 17 mengusulkan pada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk pengabadian para pahlawan menjadi nama gedung dan nama jalan di Jakarta.
Panitia Delegasi 17 pun mengusulkan nama Jalan Medan Merdeka Barat diubah menjadi Jalan Soeharto dan Jalan Medan Merdeka Timur menjadi Jalan Ali Sadikin.
Setelah mendengar usulan itu, Jokowi menyatakan akan menyampaikannya kepada Presiden dan menyetujui untuk mengganti nama di Jalan Medan Merdeka Selatan dan Medan Merdeka Utara dengan nama Jalan Soekarno dan Jalan Mohamad Hatta.
(lal)
