Dewan: harus ada blueprint revitalisasi Saritem
Rabu, 04 September 2013 - 13:30 WIB
Dewan: harus ada blueprint revitalisasi Saritem
A
A
A
Sindonews.com - Penutupan kawasan lokalisasi prostitusi di Saritem Kecamatan Andir pada 2007, dinilai belum komprehensif. Dewan pun meminta SKPD terkait segera membuat cetak biru (blueprint) revitalisasi Saritem.
"Sejak Saritem ditutup, tidak ada kajian mendalam terhadap ekses pekerja di situ, pemilik rumah, mucikari, keamanan dan lainnya," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/9/2013).
Sehingga naskah cetak biru sangat perlu dibahas untuk mencegah beroperasinya kembali transaksi seksual di Saritem.
"Diskamtam, Distarcip, Dinsos, dan Satpol PP perlu duduk bersama. Segera buatkan blueprint mau direvitalisasi seperti apa Saritem itu," katanya.
Dia menilai, kebijakan Pemkot Bandung saat penutupan hanya fokus pada pemberhentian pekerja seks komersial (PSK) di Saritem.
"Prostitusi merupakan masalah kompleks yang tidak bisa diatasi sesederhana penutupan saja. Tidak ada riset setelahnya, kemana mucikari dan PSK," katanya.
Sehingga, lanjut Haru, sekarang setelah ramai diberitakan ada kasus penembakan di lokalisasi, harus jadi peringatan untuk dirumuskan revitalisasi.
"Lain halnya soal aset, itu tergantung blueprint apakah benar mau jadi RTH, berapa rumah yang harus dibongkar dan dialihfungsi," tandasnya.
"Sejak Saritem ditutup, tidak ada kajian mendalam terhadap ekses pekerja di situ, pemilik rumah, mucikari, keamanan dan lainnya," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/9/2013).
Sehingga naskah cetak biru sangat perlu dibahas untuk mencegah beroperasinya kembali transaksi seksual di Saritem.
"Diskamtam, Distarcip, Dinsos, dan Satpol PP perlu duduk bersama. Segera buatkan blueprint mau direvitalisasi seperti apa Saritem itu," katanya.
Dia menilai, kebijakan Pemkot Bandung saat penutupan hanya fokus pada pemberhentian pekerja seks komersial (PSK) di Saritem.
"Prostitusi merupakan masalah kompleks yang tidak bisa diatasi sesederhana penutupan saja. Tidak ada riset setelahnya, kemana mucikari dan PSK," katanya.
Sehingga, lanjut Haru, sekarang setelah ramai diberitakan ada kasus penembakan di lokalisasi, harus jadi peringatan untuk dirumuskan revitalisasi.
"Lain halnya soal aset, itu tergantung blueprint apakah benar mau jadi RTH, berapa rumah yang harus dibongkar dan dialihfungsi," tandasnya.
(lns)
