Pinrang batal terima CPNS jalur umum

Sindonews.com - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan-RB) menganulir penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Kabupaten Pinrang. Akibatnya, daerah ini hanya menerima CPNS dari honorer kategori dua (K2).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Mustari Soba, mengungkapkan pembatalan itu berdasarkan surat dari Kemenpan-RB yang diterima pihaknya dan disertai dengan beberapa alasan pembatalan.

Seperti tingginya beban belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pinrang yang mencapai 57 persen, padahal bagi daerah yang bisa melakukan penerimaan belanja pegawai, disyaratkan di bawah 50 persen.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang juga rupanya tidak memiliki dana untuk pengadaan pendaftaran CPNS kuota umum dan masih banyaknya tenaga honerer K2 Kabupaten Pinrang yang antre untuk diangkat daripada PNS yang akan pensiun tahun ini.

“Karena sudah ada pembatalan, maka otomatis di Pinrang untuk tahun ini hanya fokus pada pengangkatan CPNS dari K2 saja," ujar Mustari di ruang kerjanya, Senin (2/9/2013).

Akibat pembatalan di Pinrang, selain Pemrov Sulsel, daerah kabupaten/kota di Sulsel yang melakukan penerimaan CPNS tinggal Bantaneg, Enrekang, Toraja Utara dan Pare-pare.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Pinrang, Iicham Djaya hamid, membenarkan jika tahun ini Pinrang tidak menerima jalur umum. Hanya saja, pihaknya menegaskan jika Kemenpan tidak melakukan penganuliran. Batalnya Pinrang menerima CPNS jalur umum justru atas permintaan langsung Bupati Andi Aslam Patonangi.

“Memang Pak Bupati yang menolak penerimaan CPNS formasi umum tahun ini dengan beberapa pertimbangan tidak ada anggaran, tinggi belanja pegawai, sampai temaga honorer yang tinggi sementara yang pensiun sedikit,” katanya.

Karena itu, Kabuapten Pinrang tahun ini hanya akan mengangkat CPNS dari jalur honorer K2. Tenaga Honorer K2 di Pinrang mencapai 1.963 orang yang didominasi tenaga pendidik dan guru. Adapun jumlah formasi umum yang direncanakan, 30 kuota sementara jumlah pegawai pensiun hanya 158 orang.