Ini tantangan Gubernur Jatim terpilih
Kamis, 29 Agustus 2013 - 09:45 WIB
Ini tantangan Gubernur Jatim terpilih
A
A
A
Sindonews.com - Ada beberapa persoalan krusial yang akan dihadapi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur jika terpilih nanti.
Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi, setidaknya ada empat persoalan krusial yang harus dihadapi pemimpin Jawa Timur mendatang.
Pertama, sampai saat ini Jatim ternyata masih berada pada peringkat 32, dari 33 provinsi di Indonesia berdasar Indeks Demokrasi.
"Hal ini terjadi karena tingkat pembangunan gotong-royong dari akar rumput yang lemah dalam mempengaruhi kebijakan dan kegagalan Pemerintah Provinsi melindungi hak-hak dasar warga dalam kasus Syiah Sampang dan Lapindo," papar dosen ilmu politik Unair ini, Kamis (29/8/2013).
Kedua, lanjut Airlangga, adanya problem indikasi korupnya birokrasi seperti dalam kasus distribusi bantuan sosial (bansos).
Ketiga, tingkat kesenjangan sosial antar wilayah yang timpang.
"Pertumbuhan tujuh persen hanya disumbangkan oleh daerah - daerah urban seperti Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo," ujarnya.
Empat, kebijakan yang tidak pro-buruh dimana upah sektoral hanya dijalankan di Pasuruan saja dari 38 kabupaten/Kota.
"Apabila tidak ada perubahan, maka sulit untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut," tegasnya lagi.
Seperti diketahui, hari ini Kamis 29 Agustus 2013 warga Jawa Timur menentukan siapa pemimpinnya untuk lima tahun ke depan.
Tercatat ada 30.019.30 DPT yang akan menggunakan hak pilihnya. Jumlah tersebut terbagi 14.805.723 pemilih laki-laki, dan 15.213.577 pemilih perempuan. Mereka akan mencoblos di 71.033 TPS se-Kabupaten/Kota Jawa Timur.
Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi, setidaknya ada empat persoalan krusial yang harus dihadapi pemimpin Jawa Timur mendatang.
Pertama, sampai saat ini Jatim ternyata masih berada pada peringkat 32, dari 33 provinsi di Indonesia berdasar Indeks Demokrasi.
"Hal ini terjadi karena tingkat pembangunan gotong-royong dari akar rumput yang lemah dalam mempengaruhi kebijakan dan kegagalan Pemerintah Provinsi melindungi hak-hak dasar warga dalam kasus Syiah Sampang dan Lapindo," papar dosen ilmu politik Unair ini, Kamis (29/8/2013).
Kedua, lanjut Airlangga, adanya problem indikasi korupnya birokrasi seperti dalam kasus distribusi bantuan sosial (bansos).
Ketiga, tingkat kesenjangan sosial antar wilayah yang timpang.
"Pertumbuhan tujuh persen hanya disumbangkan oleh daerah - daerah urban seperti Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo," ujarnya.
Empat, kebijakan yang tidak pro-buruh dimana upah sektoral hanya dijalankan di Pasuruan saja dari 38 kabupaten/Kota.
"Apabila tidak ada perubahan, maka sulit untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut," tegasnya lagi.
Seperti diketahui, hari ini Kamis 29 Agustus 2013 warga Jawa Timur menentukan siapa pemimpinnya untuk lima tahun ke depan.
Tercatat ada 30.019.30 DPT yang akan menggunakan hak pilihnya. Jumlah tersebut terbagi 14.805.723 pemilih laki-laki, dan 15.213.577 pemilih perempuan. Mereka akan mencoblos di 71.033 TPS se-Kabupaten/Kota Jawa Timur.
(lns)
