1.000 mahasiswa Sulsel terjebak di Mesir, ini kata Gubernur
Kamis, 22 Agustus 2013 - 15:20 WIB
1.000 mahasiswa Sulsel terjebak di Mesir, ini kata Gubernur
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo dinilai pasrah, dan menyerahkan sepenuhnya proses evakuasi mahasiswa Sulsel yang masih tertahan di Mesir, kepada Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ada di Mesir.
Sebab, Pemrov Sulsel tidak ingin mencampuri policy (kebijakan) yang sudah diatur oleh pihak kementrian dan kedutaan. Meski demikian, dia menjamin keberadaan mahasiwa Sulsel di Kairo, mendapat perhatian serius dari Kemenlu, karena jumlahnya yang cukup besar.
“Saya tidak berani untuk memberikan pernyataan apa-apa, karena semua dalam kendali kementerian luar negeri dan duta besar di sana,” ujar Syahrul, di Hotel Clarion, Kamis (22/8/2013).
Gubernur dua periode ini memaparkan, dirinya terus melakukan pemantauan kondisi terkini, dari para mahasiswa tersebut. Komunikasi juga terus dilakukan. Saat ini, ratusan mahasiswa Sulsel dan keluarganya masih dalam kondisi aman.
Tidak hanya itu, kondisi ketersediaan makanan juga cukup, untuk memenuhi kebutuhan satu minggu. Karena itu, dia mengimbau agar keluarga mahasiswa yang ada di Sulsel, jangan terlalu resah. Mahasiwa disanapun telah diminta jangan meninggalkan rumah jika tidak mendesak.
“Saya terus memantau. Komunikasi kita dengan mereka sangat bagus. Kami sms-an. Kontak terakhir dengan mahasiswa di sana, dua hari lalu. Semua aman, tidurnya aman, makanannya aman. Tadinya saya khawatir mereka secepatnya harus dievakuasi,” katanya.
Seperti diketahui, mahasiswa asal Sulsel di Mesir, sudah meminta untuk segera dievakuasi. Hanya saja, belum mendapat respon positif dari pemerintah. Pihak kedutaan hanya melakukan pendataan, tanpa menentukan kapan evakuasi dilaksanakan.
Kebijakan ini menuai kritikan dari mahasiswa. Seorang mahasiswa Universitas Al azhar Kairo asal Kabupaten Soppeng Aris Amir mengatakan, harusnya pemerintah memahami kondisi psikologis mahasiswa. Hal itu menyusul kian gentingnya situasi politik di negeri itu.
Sementara itu, pengurus alumni mahasiswa Timur Tengah Iqbal Djalil mengatakan, masalah evakuasi memang berada di bawah tanggung jawab Kemnlu dan kedutaan besar. Hanya saja, pemprov selayaknya mendesak kedua institusi ini mengingat kondisi Mesir semakin rawan.
“Pak Gubernur harus mencari informasi lebih detail lagi tentang kondisi teman-teman di Kairo. Kita harus prihatin dan peduli. Apalagi jumlah mahasiswa dan keluarganya di sana mencapai 1.000 orang,” terangnya.
Sebab, Pemrov Sulsel tidak ingin mencampuri policy (kebijakan) yang sudah diatur oleh pihak kementrian dan kedutaan. Meski demikian, dia menjamin keberadaan mahasiwa Sulsel di Kairo, mendapat perhatian serius dari Kemenlu, karena jumlahnya yang cukup besar.
“Saya tidak berani untuk memberikan pernyataan apa-apa, karena semua dalam kendali kementerian luar negeri dan duta besar di sana,” ujar Syahrul, di Hotel Clarion, Kamis (22/8/2013).
Gubernur dua periode ini memaparkan, dirinya terus melakukan pemantauan kondisi terkini, dari para mahasiswa tersebut. Komunikasi juga terus dilakukan. Saat ini, ratusan mahasiswa Sulsel dan keluarganya masih dalam kondisi aman.
Tidak hanya itu, kondisi ketersediaan makanan juga cukup, untuk memenuhi kebutuhan satu minggu. Karena itu, dia mengimbau agar keluarga mahasiswa yang ada di Sulsel, jangan terlalu resah. Mahasiwa disanapun telah diminta jangan meninggalkan rumah jika tidak mendesak.
“Saya terus memantau. Komunikasi kita dengan mereka sangat bagus. Kami sms-an. Kontak terakhir dengan mahasiswa di sana, dua hari lalu. Semua aman, tidurnya aman, makanannya aman. Tadinya saya khawatir mereka secepatnya harus dievakuasi,” katanya.
Seperti diketahui, mahasiswa asal Sulsel di Mesir, sudah meminta untuk segera dievakuasi. Hanya saja, belum mendapat respon positif dari pemerintah. Pihak kedutaan hanya melakukan pendataan, tanpa menentukan kapan evakuasi dilaksanakan.
Kebijakan ini menuai kritikan dari mahasiswa. Seorang mahasiswa Universitas Al azhar Kairo asal Kabupaten Soppeng Aris Amir mengatakan, harusnya pemerintah memahami kondisi psikologis mahasiswa. Hal itu menyusul kian gentingnya situasi politik di negeri itu.
Sementara itu, pengurus alumni mahasiswa Timur Tengah Iqbal Djalil mengatakan, masalah evakuasi memang berada di bawah tanggung jawab Kemnlu dan kedutaan besar. Hanya saja, pemprov selayaknya mendesak kedua institusi ini mengingat kondisi Mesir semakin rawan.
“Pak Gubernur harus mencari informasi lebih detail lagi tentang kondisi teman-teman di Kairo. Kita harus prihatin dan peduli. Apalagi jumlah mahasiswa dan keluarganya di sana mencapai 1.000 orang,” terangnya.
(san)
