Banyak warga Garut belum tahu 10 kandidat cabup & cawabup
Rabu, 21 Agustus 2013 - 16:34 WIB
Banyak warga Garut belum tahu 10 kandidat cabup & cawabup
A
A
A
Sindonews.com – Meskipun Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) Garut segera digelar dalam waktu dekat ini, tapi ternyata masih banyak masyarakat Garut tidak mengetahui siapa-siapa calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dipilihnya nanti.
Berdasarkan informasi dari Garut Governance Watch (G2W), warga Garut terutama yang tinggal di pelosok, seperti Cisewu, Talegong, Pakenjeng, dan lainnya belum mengetahui 10 nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut.
“Yang kami temukan hingga saat ini, kebanyakan masyarakat bawah masih belum tahu siapa calon yang akan maju ke Pilkada Garut dan kapan pelaksanaannya. Misalnya, seperti masyarakat golongan bawah yang ada di pelosok-pelosok. Ini disebabkan oleh sosialisasi KPUD Garut belum maksimal,” kata Sekjen G2W Agus Rustandi, Rabu (21/3/2013).
Agus juga menilai, langkah sosialisasi KPUD kepada masyarakat selama ini cenderung masih bersifat konvensional, yaitu disampaikan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing wilayah. Sehingga banyak masyarakat yang belum bisa mengakses informasi tersebut.
“Buktinya masih ada masyarakat yang belum tahu. Ini merupakan bukti bahwa sosialisasi oleh PPS dan PPK, hanya terjadi di lingkup kecil seperti melalui forum kecamatan dan desa dalam sebuah seminar biasa yang untuk kalangan tertentu saja. Sedangkan masyarakat di luarnya, seperti petani atau buruh misalnya, mereka masih belum tahu apa-apa. Harusnya seperti cara yang dilakukan saat survei BPS, datang ke rumah-rumah, pengumuman di masjid, dan melalui posyandu. Ini juga sebagai bentuk antisipasi agar tingkat golput dapat ditekan mengingat besarnya anggaran,” paparnya.
Menurutnya, langkah ini akan menjadi percuma karena anggaran KPUD untuk sosialisasi akan terhamburkan begitu saja. Agus juga menyoroti perihal pelaksanaan debat publik yang akan dilakukan oleh KPUD Garut.
“Paling-paling dilakukan di sebuah tempat. Memang, akan banyak masyarakat yang datang. Namun bila diperhatikan lebih jeli, yang datang itu adalah tim sukses dari masing-masing pasangan calon. Lalu, apakah ini akan menyentuh masyarakat dari berbagai kalangan? Padahal, kalau tidak salah anggaran untuk keseluruhan kegiatan sosialisasi mencapai lebih dari Rp1 miliar. Akan sangat disayangkan bila penggunaannya dilakukan tidak efisien,” urainya.
Ia menyarankan, sebaiknya KPUD Garut mengganti sistem debat publik yang dianggap konvensional ini dengan cara yang lebih modern. Misalnya dengan bekerja sama dengan sebuah stasiun televisi swasta atau radio, baik itu untuk cakupan nasional dan lokal.
“Kan nanti masyarakat luas di beberapa tempat berbeda bisa melihat dan mendengar secara langsung bagaimana calon-calon itu. Yang tidak bisa mendapat koran bisa menonton tv, yang tidak punya tv bisa mendengar radio, atau yang tidak punya apa-apa bisa mengetahui melalui sebuah perbincangan masyarakat di lingkungan mereka tinggal,” pungkasnya.
Berdasarkan informasi dari Garut Governance Watch (G2W), warga Garut terutama yang tinggal di pelosok, seperti Cisewu, Talegong, Pakenjeng, dan lainnya belum mengetahui 10 nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut.
“Yang kami temukan hingga saat ini, kebanyakan masyarakat bawah masih belum tahu siapa calon yang akan maju ke Pilkada Garut dan kapan pelaksanaannya. Misalnya, seperti masyarakat golongan bawah yang ada di pelosok-pelosok. Ini disebabkan oleh sosialisasi KPUD Garut belum maksimal,” kata Sekjen G2W Agus Rustandi, Rabu (21/3/2013).
Agus juga menilai, langkah sosialisasi KPUD kepada masyarakat selama ini cenderung masih bersifat konvensional, yaitu disampaikan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing wilayah. Sehingga banyak masyarakat yang belum bisa mengakses informasi tersebut.
“Buktinya masih ada masyarakat yang belum tahu. Ini merupakan bukti bahwa sosialisasi oleh PPS dan PPK, hanya terjadi di lingkup kecil seperti melalui forum kecamatan dan desa dalam sebuah seminar biasa yang untuk kalangan tertentu saja. Sedangkan masyarakat di luarnya, seperti petani atau buruh misalnya, mereka masih belum tahu apa-apa. Harusnya seperti cara yang dilakukan saat survei BPS, datang ke rumah-rumah, pengumuman di masjid, dan melalui posyandu. Ini juga sebagai bentuk antisipasi agar tingkat golput dapat ditekan mengingat besarnya anggaran,” paparnya.
Menurutnya, langkah ini akan menjadi percuma karena anggaran KPUD untuk sosialisasi akan terhamburkan begitu saja. Agus juga menyoroti perihal pelaksanaan debat publik yang akan dilakukan oleh KPUD Garut.
“Paling-paling dilakukan di sebuah tempat. Memang, akan banyak masyarakat yang datang. Namun bila diperhatikan lebih jeli, yang datang itu adalah tim sukses dari masing-masing pasangan calon. Lalu, apakah ini akan menyentuh masyarakat dari berbagai kalangan? Padahal, kalau tidak salah anggaran untuk keseluruhan kegiatan sosialisasi mencapai lebih dari Rp1 miliar. Akan sangat disayangkan bila penggunaannya dilakukan tidak efisien,” urainya.
Ia menyarankan, sebaiknya KPUD Garut mengganti sistem debat publik yang dianggap konvensional ini dengan cara yang lebih modern. Misalnya dengan bekerja sama dengan sebuah stasiun televisi swasta atau radio, baik itu untuk cakupan nasional dan lokal.
“Kan nanti masyarakat luas di beberapa tempat berbeda bisa melihat dan mendengar secara langsung bagaimana calon-calon itu. Yang tidak bisa mendapat koran bisa menonton tv, yang tidak punya tv bisa mendengar radio, atau yang tidak punya apa-apa bisa mengetahui melalui sebuah perbincangan masyarakat di lingkungan mereka tinggal,” pungkasnya.
(lns)
