Gubernur Sulbar tak hadiri sidang paripurna

Sindonews.com - Memperingati hari ulang tahun ke-65, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh tidak hadir dalam sidang paripurna DPRD Sulbar dengan agenda penjelasan gubernur terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2012.

Menurut sejumlah sumber, Anwar masih berada di Jakarta setelah mengikuti karnaval budaya di Istana Negara.

Sidang juga tidak diikuti sebagian pejabat lingkup Pemprov. Info yang berhasil dihimpun menyebutkan mereka ke Jakarta untuk mengikuti Karnaval Budaya, di mana Sulbar tampil sebagai yang terbaik.

Penjelasan LPJ APBD tahun anggaran 2012 tersebut kemudian dibacakan Wakil Gubernur Sulbar, Aladin S. Mengga. Di hadapan anggota dewan yang mayoritas hadir ada dua wakil ketua DPRD Sulbar yang memimpin sidang, yakni Muh Jayadi dan Arifin Nurdin.

Hatta Kainang, menyesalkan kondisi ini. Dia menilai pemerintah kembali menunjukkan sikap tidak berpihak pada kepentingan publik. Hatta bahkan meragukan legitimasi sidang yang banyak diwakili tersebut.

"Ini soal kepentingan rakyat yang kalah dengan kegiatan seremoni. Padahal agenda sidang bisa disesuaikan dengan jadwal lain. Kalau begini tentu legitimasi sidang diragukan. Artinya, keberpihakan kepada rakyat kecil sekali," tuturnya melalui telepon, Selasa (20/8/2013).

Sementara Aladin dalam sidang paripurna mengatakan, penjelasan itu untuk memberikan gambaran mengenai realisasi APBD 2012 dan melaksanakan kewajiban konstitusional. Juga memudahkan publik mengetahui besaran realisasi APBD 2012 dan salah satu bahan evaluasi maupun umpan balik untuk perencanaan APBD berikutnya.

Ranperda LPJ sudah diserahkan berdasarkan laporan hasil audit BPK perwakilan Sulbar dengan hasil Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ranperda itu diserahkan pada tanggal 12 Juli 2013 kepada Sekwan sebanyak 46 eksemplar. Bersamaan dengan penyerahan LHP BPK tersebut.

"Tahun 2012 masih didominasi oleh program dan kegiatan pro rakyat. Seperti penyiapan sarana dan prasarana infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Semua dengan tetap mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi daerah," tutur Aladin.

Disebutkan, dibandingkan realisasi penerimaan pendapatan tahun 2011 sebesar Rp718,871 miliar ada peningkatan pada tahun 2012 sebesar Rp240,158 miliar atau sebesar 33,41 persen. Sedang target PAD 2012 sebesar Rp141,05 miliar lebih terealisasi sebesar Rp140,40 miliar lebih atau sebesar 99,54 persen.

"Capaian PAD ini tetap lebih tinggi sebesar Rp22,09 miliar atau 22,82 persen jika dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp114,31 lebih miliar," katanya.

Dana perimbangan dengan target sebesar Rp817,40 miliar lebih terealisasi sebesar Rp818,63 miliar lebih atau sebesar 100,15 persen. Terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK dan pendapatan transfer lainnya. Dana perimbangan ini meningkat sebesar 35,41 persen dari tahun 2011 atau naik sebesar Rp214,09 miliar.

Sedang realisasi belanja pada tahun 2012 sebesar Rp868,13 miliar lebih atau sebesar 97,88 persen dari target sebesar Rp987,90 miliar. Belanja tidak langsung sebesar Rp328,53 miliar lebih dan belanja langsung sebesar Rp539,60 miliar lebih.

Dari hasil audit BPK Perwakilan Sulbar, terdapat silpa tahun 2012 sebesar Rp101,38 miliar lebih. Terdiri dari kas di Kasda per 31 Desember 2012 sebesar Rp98,47 miliar lebih dan sisa UUDP sebesar Rp2,91 miliar lebih. (lns)