Pemerintah harus tegas terhadap aktivis pro Papua Merdeka
Minggu, 18 Agustus 2013 - 19:01 WIB
Pemerintah harus tegas terhadap aktivis pro Papua Merdeka
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Indonesia diimbau mewaspadai, dan bersikap tegas terhadap rencana kedatangan dua kapal dari Australia yang mengangkut kurang lebih 50 aktivis pro Papua Merdeka.
Berdasarkan informasi, dua kapal itu saat ini tengah bertolak dari Australia menuju Papua.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin kedatangan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap semangat "separatisme"di Bumi Papua yang saat ini memang sedang ada masalah.
"Kalau mereka datang untuk membuat disintegrasi bangsa ini, aparat harus tegas mencegahkan, tapi kalau sekadar sebagai turis di Bali ya biarkan saja," tukasnya, Minggu (18/8/2013).
Lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, semua pihak telah sepakat masalah Papua harus diselesaikan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Indonesia sendiri, tanpa intervensi orang lain atau negara manapun.
"Pemerintah Indonesia harus menunjukan solusi terbaik kepada dunia, bahwa Indonesia dapat menyelesaikan masalah dalam negerinya secara damai dan beradab," tegas pensiunan Jenderal TNI bintang tiga ini.
"Jangan biarkan masalah Papua terkatung katung bahkan membuat orang lain pun ikut jengkel," imbuhnya.
TB Hasanuddin melanjutkan, Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI, seperti juga sudah diikrarkan oleh Presiden SBY dalam pidatonya 16 Agustus 2013 lalu.
"Bahwa NKRI harga mati, maka pertahankanlah keutuhan NKRI dengan cara apapun, tak ada kompromi apapun," tegasnya.
Berdasarkan informasi, dua kapal itu saat ini tengah bertolak dari Australia menuju Papua.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin kedatangan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap semangat "separatisme"di Bumi Papua yang saat ini memang sedang ada masalah.
"Kalau mereka datang untuk membuat disintegrasi bangsa ini, aparat harus tegas mencegahkan, tapi kalau sekadar sebagai turis di Bali ya biarkan saja," tukasnya, Minggu (18/8/2013).
Lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, semua pihak telah sepakat masalah Papua harus diselesaikan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Indonesia sendiri, tanpa intervensi orang lain atau negara manapun.
"Pemerintah Indonesia harus menunjukan solusi terbaik kepada dunia, bahwa Indonesia dapat menyelesaikan masalah dalam negerinya secara damai dan beradab," tegas pensiunan Jenderal TNI bintang tiga ini.
"Jangan biarkan masalah Papua terkatung katung bahkan membuat orang lain pun ikut jengkel," imbuhnya.
TB Hasanuddin melanjutkan, Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI, seperti juga sudah diikrarkan oleh Presiden SBY dalam pidatonya 16 Agustus 2013 lalu.
"Bahwa NKRI harga mati, maka pertahankanlah keutuhan NKRI dengan cara apapun, tak ada kompromi apapun," tegasnya.
(lns)
