Caleg muda Partai Golkar dianiaya polisi

Sindonews.com - Seorang pemuda yang juga merupakan calon legislatif (caleg) DPRD Sumba Timur, Bryan T Palekahelu (26), dari Partai Golongan Karya (Golkar) mengaku mendapatkan penganiayaan dari aparat kepolisian berseragam.

Akibat penganiayaan tersebut, ia pun memilih untuk melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke pos SPK dan Unit Propam polres setempat. Kepada petugas SPK, Bryan mengaku kejadian tersebut hanya berawal dari kasus sepele.

"Sayakan ada ikut pawai karnaval dengan rekan – rekan komunitas motor CB dan CG, namun karena ada palang di jalan depan kantor PU saya nyalakan lampu rating kiri dan menepi. Tapi tiba-tiba ada polisi yang lompat dan tendang saya hingga saya jatuh dengan motor saya,” jelasnya sembari menujukan luka di kaki, lutut dan lengannya, Rabu (14/8/2013) malam.

Lebih jauh dijelaskan Bryan, tidak hanya ditendang dan dipukuli, namun beban perasaan karena dipelakukan dengan tidak wajar di depan khalayak juga menjadi dasar agar dirinya melaporkan kejadian tersebut keaparat yang berwajib.

“Saya tidak tahu salah apa, setelah ditendang dan dipukul, polisi itu cuek dan tidak mengacuhkan pertanyaan saya kenapa dan salah apa saya,” imbuh Bryan.

Adapun oknum polisi yang melakukan tindakan tidak terpuji itu, lanjut korban,berpangkat Brigadir Satu. “Saya kenal itu polisi, namanya Ardi Bait, kami pernah sama - sama jadi panitia drag bike. Tadi malah waktu saya dan Bapak lapor di SPK, dia sempat datang dan mengeluarkan kata - kata ancaman,” timpal Brian.

Karnaval yang diikuti korban dan sejumlah rekannya adalah dalam rangkaian memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Dalam karnaval hari ini, selain diikuti oleh instansi pemerintah juga paguyuban dan komunitas motor yang ada di kota Waingapu.

Seperti disaksikan, korban sempat menjalani pemeriksaan hingga sekira pukul 23.00 wita. Barang bukti berupa motor korban juga diamankan oleh aparat. Namun sayangnya, Briptu Ardi Bait, yang disebut korban sebagai pelaku pemukulan, belum jua dijemput atau dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.