Kurang gedung sekolah, DPR sesalkan sikap Pemkot Depok
Rabu, 14 Agustus 2013 - 19:28 WIB
Kurang gedung sekolah, DPR sesalkan sikap Pemkot Depok
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai tidak responsif terhadap kurangnya fasilitas pendidikan di Depok. Sebagaimana diketahui, Depok masih sangat kekurangan gedung sekolah sehingga banyak lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) asal Depok yang terpaksa bersekolah di luar Depok.
Padahal, pemerintah pusat memiliki anggaran untuk membangun tiga gedung sekolah baru setiap tahunnya.
"Yang perlu dilakukan adalah pengajuan proposal dari pemkot dan kami di DPR RI akan mendorong agar terealisasi tiga gedung sekolah baru tiap tahun," kata Anggota Komisi X DPR RI asal Depok Nuroji di rumahnya di Beji, Depok, Rabu (14/8/2013).
Namun dirinya sangat menyayangkan sikap Pemkot Depok yang seolah "sombong". Pasalnya, berkali-kali dirinya meminta agar Pemkot Depok mengajukan proposal pembangunan sekolah baru namun tidak ada respon positif sama sekali.
Setidaknya, Nuroji sudah tiga kali bertemu dengan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dalam berbagai kesempatan. Dan dirinya selalu membuka diskusi tentang pembangunan sekolah baru di Depok.
"Tapi tidak ada niat dari pemkot untuk membuat proposal. Padahal tiap tahun ada anggaran untuk membangun tiga sekolah baru dari SD sampai SMA. Karena tidak ada niat baik dari pemkot sendiri akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa," sesalnya.
Ditegaskannya, Depok masih sangat kekurangan sekolah. Khususnya di Kecamatan Beji yang tidak memiliki SMA Negeri. Dia mengaku, tidak mengetahui alasan pemkot, khususnya Dinas Pendidikan Kota Depok yang tidak merespon niat baiknya itu.
"Pemkot sendiri yang tidak mau bikin proposal. Padahal, saya sudah lemparkan omongan itu sejak tahun 2010," tegasnya.
Jika saja pemkot mau merespon usulan tersebut sejak tiga tahun lalu maka hingga saat ini Depok sudah memiliki sembilan gedung sekolah baru. Dengan demikian jumlah anak sekolah yang keluar Depok dapat berkurang.
Dikatakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini satu gedung sekolah dianggarkan Rp3 Miliar untuk bangunan fisiknya. Sedangkan pembebasan lahan adalah kewenangan pemkot.
"Dari dulu alasannya terkendala pembebasan lahan. Coba kalau dari dulu sudah merespon usulan itu sekarang Depok sudah punya sembilan sekolah baru," ungkapnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok Mochammad Nurdin menuturkan, diperlukan banyak ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Sekarang masih 40 siswa per kelas untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Padahal sesuai Permendiknas No 15 tahun 2010, satu kelas hanya diisi 32 siswa saja.
Sebelumnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok menyebutkan berdasarkan perhitungan 2012, terdapat 152.300 siswa yang wajib sekolah. Namun hanya ada 55 SMA dan 97 SMK.
Padahal, pemerintah pusat memiliki anggaran untuk membangun tiga gedung sekolah baru setiap tahunnya.
"Yang perlu dilakukan adalah pengajuan proposal dari pemkot dan kami di DPR RI akan mendorong agar terealisasi tiga gedung sekolah baru tiap tahun," kata Anggota Komisi X DPR RI asal Depok Nuroji di rumahnya di Beji, Depok, Rabu (14/8/2013).
Namun dirinya sangat menyayangkan sikap Pemkot Depok yang seolah "sombong". Pasalnya, berkali-kali dirinya meminta agar Pemkot Depok mengajukan proposal pembangunan sekolah baru namun tidak ada respon positif sama sekali.
Setidaknya, Nuroji sudah tiga kali bertemu dengan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dalam berbagai kesempatan. Dan dirinya selalu membuka diskusi tentang pembangunan sekolah baru di Depok.
"Tapi tidak ada niat dari pemkot untuk membuat proposal. Padahal tiap tahun ada anggaran untuk membangun tiga sekolah baru dari SD sampai SMA. Karena tidak ada niat baik dari pemkot sendiri akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa," sesalnya.
Ditegaskannya, Depok masih sangat kekurangan sekolah. Khususnya di Kecamatan Beji yang tidak memiliki SMA Negeri. Dia mengaku, tidak mengetahui alasan pemkot, khususnya Dinas Pendidikan Kota Depok yang tidak merespon niat baiknya itu.
"Pemkot sendiri yang tidak mau bikin proposal. Padahal, saya sudah lemparkan omongan itu sejak tahun 2010," tegasnya.
Jika saja pemkot mau merespon usulan tersebut sejak tiga tahun lalu maka hingga saat ini Depok sudah memiliki sembilan gedung sekolah baru. Dengan demikian jumlah anak sekolah yang keluar Depok dapat berkurang.
Dikatakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini satu gedung sekolah dianggarkan Rp3 Miliar untuk bangunan fisiknya. Sedangkan pembebasan lahan adalah kewenangan pemkot.
"Dari dulu alasannya terkendala pembebasan lahan. Coba kalau dari dulu sudah merespon usulan itu sekarang Depok sudah punya sembilan sekolah baru," ungkapnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok Mochammad Nurdin menuturkan, diperlukan banyak ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Sekarang masih 40 siswa per kelas untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Padahal sesuai Permendiknas No 15 tahun 2010, satu kelas hanya diisi 32 siswa saja.
Sebelumnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok menyebutkan berdasarkan perhitungan 2012, terdapat 152.300 siswa yang wajib sekolah. Namun hanya ada 55 SMA dan 97 SMK.
(mhd)
