DPRD Maros pertanyakan pungutan PDAM
Kamis, 01 Agustus 2013 - 01:55 WIB
DPRD Maros pertanyakan pungutan PDAM
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi II DPRD Maros Akbar Endra mempertanyakan rencana pungutan PDAM ke masyarakat sebesar Rp700 ribu untuk biaya sambungan rumah. Padahal, pemasangan pipa PDAM ke rumah warga menggunakan dana hibah.
Hal ini terungkap dalam ekspose PDAM tentang bantuan program air bersih dari Australia Aid. Dalam ekspose tersebut terungkap, Ausaid adalah sebuah lembaga donor di Australia yang memberikan dana hibah Maros untuk program air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp5 miliar.
Sementara saat ekspose, PDAM berencana memungut Rp700 ribu per Kepala keluarga (KK). Menurut Akbar, karena ini bantuan hibah maka seharusnya gratis.
"Untuk pemasangan jaringan ke masyarakat tarif resminya Rp1,2 juta, sementara untuk MBR Ausaid menyiapkan dana Rp2 juta, karena ada hibah. Makanya, kami pertanyakan pungutan Rp700 ribu yang dilakukan PDAM untuk setiap SR yang masuk program MBR," jelas Akbar, kepada wartawan, Rabu (31/7/2013).
Akbar meminta, PDAM menghentikan rencana pungutan ke warga. Karena jika terjadi pungutan, maka bukan lagi hibah, tapi berbentuk investasi.
Ditemui terpisah, Direktur Utama PDAM Maros Abd Baddar beralasan, bantuan Rp2 juta itu hanya diperuntukkan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, dan tidak dimaksudkan sebagai penggantian atas biaya pemasangan sambungan rumah.
"Jadi Rp700 ribu itu merupakan biaya pengadaan alat-alat aksesoris pemasangan sambungan rumah seperti meteran air, kran dan lainnya. Bahkan Rp700 ribu itu tidak termasuk di dalamnya upah kerja pemasangan, perencanaan dan pendaftaran. Jadi bukan pungutan liar," paparnya.
Dia menuturkan, Nilai Rp700 ribu itupun tidak dibayar sekaligus. Namun, dicicil selama 10 kali atau Rp70 ribu per bulan. Abd Baddar menjelaskan, bantuan dana hibah dari Ausaid sebesar Rp5 miliar ini terbagi atas dua tahap.
Tahap pertama sebesar Rp2 Miliar untuk pembangunan satu sampai 1.000 sambungan rumah. Kemudian tahap kedua untuk pembangunan lebih dari 1.000 SR.
Beberapa wilayah yang menerima bantuan ini, adalah Bantimurung, Turikale, Simbang, Mandai dan Tanralili. Salah satu syarat penerima bantuan ini, adalah kapasitas listrik di rumah tersebut di bawah 900 watt.
Hal ini terungkap dalam ekspose PDAM tentang bantuan program air bersih dari Australia Aid. Dalam ekspose tersebut terungkap, Ausaid adalah sebuah lembaga donor di Australia yang memberikan dana hibah Maros untuk program air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp5 miliar.
Sementara saat ekspose, PDAM berencana memungut Rp700 ribu per Kepala keluarga (KK). Menurut Akbar, karena ini bantuan hibah maka seharusnya gratis.
"Untuk pemasangan jaringan ke masyarakat tarif resminya Rp1,2 juta, sementara untuk MBR Ausaid menyiapkan dana Rp2 juta, karena ada hibah. Makanya, kami pertanyakan pungutan Rp700 ribu yang dilakukan PDAM untuk setiap SR yang masuk program MBR," jelas Akbar, kepada wartawan, Rabu (31/7/2013).
Akbar meminta, PDAM menghentikan rencana pungutan ke warga. Karena jika terjadi pungutan, maka bukan lagi hibah, tapi berbentuk investasi.
Ditemui terpisah, Direktur Utama PDAM Maros Abd Baddar beralasan, bantuan Rp2 juta itu hanya diperuntukkan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, dan tidak dimaksudkan sebagai penggantian atas biaya pemasangan sambungan rumah.
"Jadi Rp700 ribu itu merupakan biaya pengadaan alat-alat aksesoris pemasangan sambungan rumah seperti meteran air, kran dan lainnya. Bahkan Rp700 ribu itu tidak termasuk di dalamnya upah kerja pemasangan, perencanaan dan pendaftaran. Jadi bukan pungutan liar," paparnya.
Dia menuturkan, Nilai Rp700 ribu itupun tidak dibayar sekaligus. Namun, dicicil selama 10 kali atau Rp70 ribu per bulan. Abd Baddar menjelaskan, bantuan dana hibah dari Ausaid sebesar Rp5 miliar ini terbagi atas dua tahap.
Tahap pertama sebesar Rp2 Miliar untuk pembangunan satu sampai 1.000 sambungan rumah. Kemudian tahap kedua untuk pembangunan lebih dari 1.000 SR.
Beberapa wilayah yang menerima bantuan ini, adalah Bantimurung, Turikale, Simbang, Mandai dan Tanralili. Salah satu syarat penerima bantuan ini, adalah kapasitas listrik di rumah tersebut di bawah 900 watt.
(san)
