Ajaran baru, Disdik usulkan 96.679 siswa dapat KJP
Rabu, 31 Juli 2013 - 14:07 WIB
Ajaran baru, Disdik usulkan 96.679 siswa dapat KJP
A
A
A
Sindonews.com - Tahun ajaran baru 2013-2014, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan mengusulkan sekira 96.678 siswa yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Data yang ada di kita tahun ini muncul lagi. Ada 96.678 anak yang belum terima KJP dan, baru diusulkan di tahun ajaran ini," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto saat dihubungi wartawan, Rabu (30/7/2013).
Pada kesempatan ini, dia menerangkan, sebanyak 265.327 siswa yang sudah didata sebagai penerima KJP pada tahun ajaran lalu telah diserahkan ke Bank DKI dan tinggal menunggu pendistibusian dananya.
"Jadi 96 ribu siswa ini yang tahun ajaran baru yah. Anak kelas 1 SD itu kan bertambah baru, terus bisa juga anak SMP yang belum dapat KJP kemarin," jelasnya.
Taufik memastikan, para siswa sekolah seluruhnya akan menerima KJP. Terkait tambahan 96 siswa yang mengusulkan KJP pada tahun ajaran baru ini telah dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Tanggapan Gubernur (DKI Jakarta) positif dan akan dianggarkan ke Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)," tutupnya.
"Data yang ada di kita tahun ini muncul lagi. Ada 96.678 anak yang belum terima KJP dan, baru diusulkan di tahun ajaran ini," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto saat dihubungi wartawan, Rabu (30/7/2013).
Pada kesempatan ini, dia menerangkan, sebanyak 265.327 siswa yang sudah didata sebagai penerima KJP pada tahun ajaran lalu telah diserahkan ke Bank DKI dan tinggal menunggu pendistibusian dananya.
"Jadi 96 ribu siswa ini yang tahun ajaran baru yah. Anak kelas 1 SD itu kan bertambah baru, terus bisa juga anak SMP yang belum dapat KJP kemarin," jelasnya.
Taufik memastikan, para siswa sekolah seluruhnya akan menerima KJP. Terkait tambahan 96 siswa yang mengusulkan KJP pada tahun ajaran baru ini telah dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Tanggapan Gubernur (DKI Jakarta) positif dan akan dianggarkan ke Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)," tutupnya.
(mhd)
