Tagih janji, mahasiswa Toraja Barat datangi DPRD
Tagih janji, mahasiswa Toraja Barat datangi DPRD
A
A
A
Sindonews.com - Belasan mahasiswa dari bagian barat kabupaten Tana Toraja menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja, Senin (29/7/2013).
Aksi unjuk rasa mahasiswa itu guna menagih janji para wakil rakyat terhadap peningkatan infrastruktur jalan di wilayah bagian barat Kabupaten Tana Toraja, meliputi Kecamatan Mappak, Simbuang, Bonggokaradeng dan Rano.
Pada tahun 2010 lalu, mahasiswa dari wilayah bagian barat kabupaten Tana Toraja pernah berunjuk rasa di gedung DPRD Tana Toraja dengan tuntutan yang sama. Yakni, peningkatan infrastruktur jalan di bagian barat kabupaten Tana Toraja. Kondisi infrastruktur jalan ke empat kecamatan ini, memang masih sangat minim dibanding kecamatan lain di Kabupaten Tana Toraja.
Saat ini, kendaraan roda empat memang sudah bisa sampai ke ibukota Kecamatan Simbuang dan Mappak, hanya saja kondisi jalan masih sangat berat dan banyak terdapat kerusakan di sepanjang jalan.
Pada unjuk rasa tersebut, DPRD Tana Toraja di hadapan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menandatangani kontrak politik. Dalam kontrak politik tersebut, DPRD Tana Toraja berjanji mengalokasikan dana yang cukup bagi pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Infrastruktur tersebut menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan Bonggakaradeng, Rano, Simbuang dan kecamatan Mappak.
Koordinator aksi unjuk rasa, Jens Batara Marewa menyatakan infrastruktur jalan di bagian barat Tana Toraja masih sangat memprihatinkan. Dicontohkannya, jika kondisi jalan bagus dan mulus, dari kota Makale menuju Buakayu, Kecamatan Bonggokaradeng bisa ditempuh satu jam. Namun, kondisi jalan yang rusak dan rawan longsor sehingga harus ditempuh dengan waktu 3-4 jam.
Padahal, DPRD Tana Toraja pernah menjanjikan akan memperjuangkan anggaran untuk pembangunan infrastfruktur jalan dan jembatan di wilayah bagian barat Tana Toraja. Kenyataannya, masih banyak jalan yang kondisinya rusak berat dan pelu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan DPRD Tana Toraja.
“Kami datang untuk menagih janji ketua dan anggota DPRD yang sudah menandatangani kontrak politik dengan kami tahun 2010 yang lalu,” katanya.
Aspirasi belasan mahasiswa yang mengatasnamakan Solidaritas Rakyat Untuk Toraja Barat ini diterima oleh wakil Ketua DPRD Tana Toraja, Semuel EK Mundi. Proses dialog antara mahasiswa dan wakil ketua DPRD berlangsung di lobby Gedung DPRD lantaran mahasiswa menolak masuk ke dalam ruang ruang paripurna.
Di depan pengunjuk rasa, Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan akan mengkomunikasikan tuntutan mahasiswa ini dengan pimpinan dan anggota DPRD yang lain. Sebab, keputusan di DPRD merupakan keputusan kolegial. Meski dirinya bagian dari unsur pimpinan tetapi tidak berani memberikan jaminan terpenuhinya tuntutan mahasiswa.
“Saya akan komunikasikan tuntutan rekan-rekan ini kepada pimpinan DPRD. Kami akan mengundang saudara-saudara untuk mendengarkan langsung pernyataan pimpinan DPRD mengenai tuntutan ini,” kata Semuel.
Terpisah, Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, menyatakan DPRD dan pemerintah kabupaten Tana Toraja sudah berusaha maksimal untuk mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di empat kecamatan di Tana Toraja bagian barat itu.
Sejak tahun 2011, anggaran pembangunan fisik dalam APBD Tana Toraja selalu lebih besar alokasinya untuk Toraja Barat. Hanya saja, anggaran belanja modal yang ada dalam APBD Tana Toraja sangat terbatas, sehingga pembangunan infrastruktur ke Toraja Barat harus tidak bisa dilakukan sekaligus.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur ke Toraja Barat, sangat besar. Di sisi lain, APBD kita terbatas. Setiap tahun kita sudah berupaya mengalokasikan belanja modal yang lebih banyak ke barat dibanding wilayah lain, termasuk dengan TMMD. Tetapi kondisi geografis di Toraja Barat memang berat, sehingga kita harus melakukan pembangunan secara bertahap,” kata Welem.
Aksi unjuk rasa mahasiswa itu guna menagih janji para wakil rakyat terhadap peningkatan infrastruktur jalan di wilayah bagian barat Kabupaten Tana Toraja, meliputi Kecamatan Mappak, Simbuang, Bonggokaradeng dan Rano.
Pada tahun 2010 lalu, mahasiswa dari wilayah bagian barat kabupaten Tana Toraja pernah berunjuk rasa di gedung DPRD Tana Toraja dengan tuntutan yang sama. Yakni, peningkatan infrastruktur jalan di bagian barat kabupaten Tana Toraja. Kondisi infrastruktur jalan ke empat kecamatan ini, memang masih sangat minim dibanding kecamatan lain di Kabupaten Tana Toraja.
Saat ini, kendaraan roda empat memang sudah bisa sampai ke ibukota Kecamatan Simbuang dan Mappak, hanya saja kondisi jalan masih sangat berat dan banyak terdapat kerusakan di sepanjang jalan.
Pada unjuk rasa tersebut, DPRD Tana Toraja di hadapan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menandatangani kontrak politik. Dalam kontrak politik tersebut, DPRD Tana Toraja berjanji mengalokasikan dana yang cukup bagi pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Infrastruktur tersebut menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan Bonggakaradeng, Rano, Simbuang dan kecamatan Mappak.
Koordinator aksi unjuk rasa, Jens Batara Marewa menyatakan infrastruktur jalan di bagian barat Tana Toraja masih sangat memprihatinkan. Dicontohkannya, jika kondisi jalan bagus dan mulus, dari kota Makale menuju Buakayu, Kecamatan Bonggokaradeng bisa ditempuh satu jam. Namun, kondisi jalan yang rusak dan rawan longsor sehingga harus ditempuh dengan waktu 3-4 jam.
Padahal, DPRD Tana Toraja pernah menjanjikan akan memperjuangkan anggaran untuk pembangunan infrastfruktur jalan dan jembatan di wilayah bagian barat Tana Toraja. Kenyataannya, masih banyak jalan yang kondisinya rusak berat dan pelu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan DPRD Tana Toraja.
“Kami datang untuk menagih janji ketua dan anggota DPRD yang sudah menandatangani kontrak politik dengan kami tahun 2010 yang lalu,” katanya.
Aspirasi belasan mahasiswa yang mengatasnamakan Solidaritas Rakyat Untuk Toraja Barat ini diterima oleh wakil Ketua DPRD Tana Toraja, Semuel EK Mundi. Proses dialog antara mahasiswa dan wakil ketua DPRD berlangsung di lobby Gedung DPRD lantaran mahasiswa menolak masuk ke dalam ruang ruang paripurna.
Di depan pengunjuk rasa, Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan akan mengkomunikasikan tuntutan mahasiswa ini dengan pimpinan dan anggota DPRD yang lain. Sebab, keputusan di DPRD merupakan keputusan kolegial. Meski dirinya bagian dari unsur pimpinan tetapi tidak berani memberikan jaminan terpenuhinya tuntutan mahasiswa.
“Saya akan komunikasikan tuntutan rekan-rekan ini kepada pimpinan DPRD. Kami akan mengundang saudara-saudara untuk mendengarkan langsung pernyataan pimpinan DPRD mengenai tuntutan ini,” kata Semuel.
Terpisah, Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, menyatakan DPRD dan pemerintah kabupaten Tana Toraja sudah berusaha maksimal untuk mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di empat kecamatan di Tana Toraja bagian barat itu.
Sejak tahun 2011, anggaran pembangunan fisik dalam APBD Tana Toraja selalu lebih besar alokasinya untuk Toraja Barat. Hanya saja, anggaran belanja modal yang ada dalam APBD Tana Toraja sangat terbatas, sehingga pembangunan infrastruktur ke Toraja Barat harus tidak bisa dilakukan sekaligus.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur ke Toraja Barat, sangat besar. Di sisi lain, APBD kita terbatas. Setiap tahun kita sudah berupaya mengalokasikan belanja modal yang lebih banyak ke barat dibanding wilayah lain, termasuk dengan TMMD. Tetapi kondisi geografis di Toraja Barat memang berat, sehingga kita harus melakukan pembangunan secara bertahap,” kata Welem.
(rsa)
Explore More