Polisi Garut tak diberi anggaran pengamanan pilkada

Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut tidak memberikan anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp5 miliar untuk kepolisian.

Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Garut Kompol Rudi Trihandoyo mengatakan, pihaknya tetap akan mengawal seluruh proses Pilkada Garut meski tidak diberi anggaran oleh pemkab.

"Mulai dari tahapan awal pada Februari 2013 lalu sampai tahapan pelaksanaan di Agustus 2013 mendatang, kami tidak didukung anggaran dari Pemda Garut sepeser pun. Namun, seluruh personel Polres Garut akan mengawal seluruh proses Pemilukada Garut 2013 meski tanpa ditunjang anggaran dari Pemkab Garut," kata Rudi di Mapolres Garut, Senin (29/7/2013).

Menurut Rudi, potensi ricuh atau konflik sangat besar terjadi pada beberapa proses pilkada. Potensi paling tinggi adalah pada masa kampanye, hari pemungutan suara, dan beberapa tahapan setelahnya hingga pelantikan Bupati serta Wakil Bupati Garut terpilih.

"Tadinya Rp5 miliar itu akan digunakan untuk biaya pengamanan, uang saku personel, konsumsi, operasi dan logistik," sebutnya.

Rudi sendiri mengaku sangat prihatin dengan tidak adanya anggaran pengamanan untuk kepolisian dari pemerintah daerah. Sebab bila dibandingkan dengan sejumlah pilkada di daerah lain, pihak kepolisian mendapat anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pengamanan.

"Sama halnya ketika di Pilkada Gubernur Jawa Barat 2013 beberapa waktu lalu, kami mendapatkan anggaran serupa untuk pengamanan. Yang saya khawatirkan, moral anggota bisa terganggu yang sangat berefek pada keamanan. Mereka bergerak di lapangan 24 jam sehari tanpa ada motivasi," ungkapnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Garut Asep Suparman mengatakan, Pemkab Garut akan segera menggelar rapat koordinasi untuk membahas anggaran pengamanan Pilkada Garut 2013.

Asep membenarkan bila selama ini aparat kepolisian dan TNI di Garut tidak mendapat anggaran meski mereka dilibatkan dalam pengamanan.

"Dulu pemerintah daerah minta perencanaan penganggarannya pada 2012 supaya bisa dianggarkan 2013. Tapi pihak Polres Garut baru memberikan pengajuannya pada 2013, ketika tahapan pilkada sudah dimulai dan setelah APBD Garut 2013 disahkan," jelasnya.

Menurut dia, keterlambatan pengajuan ini menyebabkan anggaran pengamanan hanya dialokasikan untuk hari pemungutan suara saja di 8 September 2013 mendatang. Pengajuan pun dilakukan atas dasar inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Garut sendiri.

"Pemerintah tidak bisa memperkirakan kebutuhan pengamanan keseluruhan tanpa pengajuan Polres Garut dan Kodim 0611 Garut. Ini hanya salah komunikasi. Kita nanti bicarakan. Nanti apa saja yang bisa diajukan pada APBD Perubahan 2013. Tentu kita fasilitasi. Tapi, secara ekskalasi pengamanan pada tahapan awal ini tidak besar. Justru kedepannya yang harus diwaspadai adalah tahapan kampanye sampai gugatan setelah pelantikan," paparnya.

Kesbangpol Kabupaten Garut sendiri hanya memiliki anggaran Rp1,5 miliar untuk pengamanan hari pelaksanaan Pemilukada. Selanjutnya, anggaran tersebut akan dipecah dan diberikan kepada personel TNI dan Polri untuk pengaman Pilkada Garut sebagai uang konsumsi dan transportasi.

"Tapi untuk pra dan pasca pelaksanaannya belum dianggarkan. Padahal seperti kita lihat, saat tahapan pendaftaran dan verifikasi saja dibutuhkan pengamanan ekstra kerena ada pengerahan massa yang banyak dan ada yang menggugat. Apalagi nanti setelah pelaksanaannya, bisa ada gugatan atau aksi lainnya," kata Asep.

Asep mengaku pihaknya masih menghitung anggaran tambahan untuk pengamanan pilkada. Ia sendiri memuji pihak kepolisian dan TNI yang tetap mengawal proses pilkada meski tanpa anggaran dari Pemkab Garut.

"Pemda yang meminta TNI dan Polri untuk mengamankan pilkada. Pengamanan rencananya akan dilakukan sampai tingkat desa. Kami fasilitasi pengamanannya dengan dukungan ini," kata Asep.

Berbeda dengan pihak kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Garut dan Linmas mendapat anggaran pengamanan pilkada sebesar Rp2,4 miliar. Kepala Satpol PP Kabupaten Garut Suherman mengaku akan menggunakan dana tersebut di hari pemungutan suara.

"Setiap personel Linmas akan mendapat Rp100 ribu sedangkan personel Linmas berstatus PNS mendapat Rp125 ribu. Padahal pekerjaan mereka mengamankan sampai sekitar lima hari, bukan saat hari pencoblosan saja," imbuhnya.

Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dijaga dua personel Linmas. Sedangkan jumlah TPS di seluruh wilayah Kabupaten Garut sendiri terdapat sebanyak 6.064 TPS.