Bupati Polman klarifikasi isu PT Isco
Senin, 29 Juli 2013 - 00:30 WIB
Bupati Polman klarifikasi isu PT Isco
A
A
A
Sindonews.com - Di tempat terpisah, Bupati Polman Ali Baal Masdar dalam safari Ramadan yang dilaksanakan di Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, meluruskan seputar permasalahan mengenai izin PT Isco yang telah ia keluarkan.
Di hadapan ratusan jemaah masjid, Ali Baal mengaku bahwa izin yang dikeluarkan tersebut didasarkan atas adanya rekomendasi dari Badan Pertahanan Nasional (BPN).
“Saya memang tanda-tangani izin, itu karena ada rekomendasi dari BPN,”ujar Ali Baal, Minggu (28/7/2013).
Pada kesempatan itu, Ali Baal membantah telah mendapatkan fee dari Direksi PT Isco untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, fee sebesar 3 persen yang didapatkan tersebut untuk daerah dan dananya langsung masuk di kas daerah.
“Memang ada komitmen fee antara saya sebagai Bupati dengan Direksi PT Isco. Tapi, dana tersebut masuk ke kas daerah. Bukan ke rekening pribadi saya,” tuturnya.
Dia menjelaskan, jika ada yang mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan fee dari PT Isco, hal tersebut tidak salah. Karena memang komitmen itu dilakukan Ali Baal atas nama Bupati atau kepala pemerintahan di daerah.
Di hadapan ratusan jemaah masjid, Ali Baal mengaku bahwa izin yang dikeluarkan tersebut didasarkan atas adanya rekomendasi dari Badan Pertahanan Nasional (BPN).
“Saya memang tanda-tangani izin, itu karena ada rekomendasi dari BPN,”ujar Ali Baal, Minggu (28/7/2013).
Pada kesempatan itu, Ali Baal membantah telah mendapatkan fee dari Direksi PT Isco untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, fee sebesar 3 persen yang didapatkan tersebut untuk daerah dan dananya langsung masuk di kas daerah.
“Memang ada komitmen fee antara saya sebagai Bupati dengan Direksi PT Isco. Tapi, dana tersebut masuk ke kas daerah. Bukan ke rekening pribadi saya,” tuturnya.
Dia menjelaskan, jika ada yang mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan fee dari PT Isco, hal tersebut tidak salah. Karena memang komitmen itu dilakukan Ali Baal atas nama Bupati atau kepala pemerintahan di daerah.
(lns)
